Tumpukan garam lokal milik petani di Kabupaten Pamekasan
Tumpukan garam lokal milik petani di Kabupaten Pamekasan

Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jawa Timur (jatim), minta Direktur Utama PT Garam transparan terkait sisa dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diagunkan ke perbankan sekitar 14 miliar.

Basri yang juga merupakan Pengurus Badan Koordinasi (Badko) HMI Jatim menilai, kebijakan PT Garam tersebut dianggap janggal. Karena dana miliaran yang diketahui telah mengendap di salah satu bank sejak dua tahun terakhir tidak jelas kegunaanya.

Baca Juga : Sehari, Satu Desa di Kota Batu Tambah 5 Pasien Positif Covid-19

"Ada sekian puluhan miliar dana PMN yang d nilai tidak jelas peruntukannya, makanya kami minta pihak PT Garam terbuka terkait dana tersebut," katanya, Kamis (16/07/2020).

Pihaknya meminta agar PT garam tidak sewenang-wenang dalam penggunaan anggaran yang jumlahnya miliaran tersebut. "Paling tidak bisa diakomodir terhadap pembelian garam lokal yang masih belum terserap, kalau ngendap di bank apa gunanya," tambahnya.

Karena ia menilai, penyerapan garam lokal khususnya di wilayah Madura hingga saat ini belum sesuai dengan harapan petani garam. Bahkan dalam waktu dekat pihaknya akan menindaklanjuti dengan aksi demonstrasi, agar pihak tertentu mengetahui bahwa di wilayah PT Garam banyak persoalan yang belum bisa diselesaikan dengan baik.

"Insyaallah kami akan turun jalan bersama pengurus BADKO HMI Jatim, sebab di wilayah Madura masih banyak garam lokal yang tidak terserap," tegas Basri.

Sementara itu, Direktur Operasional PT Garam, Hartono berdalih bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar ada regulasi tata niaga garam yang memihak garam lokal dan penataan tata niaga impor.

Baca Juga : Kasus Djoko Tjandra Berujung Pemecatan Brigjen Prasetyo oleh Kapolri Idham Azis

Aturannya, semua perusahaan yang impor garam juga diwajibkan menyerap garam lokal bukan untuk yang aneka pangan saja tetapi semua pengimpor garam.

“Kami sudah mengusulkan supaya memasukkan garam ke dalam barang kebutuhan pokok. Tujuannya agar harga garam bisa ditetapkan oleh pemerintah dan tidak dipermainkan pasar,” kilahnya.