Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Malang Raya, melakukan aksi Seruan Aksi Mahasiswa (Serama). Aksi tersebut dilakukan seratusan mahasiswa di depan Gedung DPRD Kota Malang, Senin (13/7/2020).
Dalam aksinya, para mahasiswa menyuarakan lima tuntutan. Yakni, adanya transparansi dari pihak kampus untuk memberikan laporan keuangan kampus secara terperinci. Adanya pemotongan Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau biaya kuliah dari kampus, adanya sebuah demokratisasi dalam kampus, menuntut kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kota untuk mengevaluasi terkait prosedur adanya bantuan dana hibah dari Pemda.
Baca Juga : GPPPI Gelar Simulasi Pernikahan di Era Transisi New Normal
Tuntutan lainnya adalah mendesak Kemendikbud menjalin kerjasama dengan Kemendes PDTT dan BUMN untuk menyediakan area khusus pembelajaran daring free akses internet di desa.
Kordinator aksi, Mahmud mengatakan, jika tuntutan mahasiswa lantaran saat ini mengalami kesulitan ekonomi di tengah kondisi pandemi. Terlebih lagi, meskipun dalam situasi pandemi, kewajiban untuk belajar dan biaya pendidikan tetap berjalan seperti biasanya.
5 Mei 2020, Walikota Malang juga mewacanakan untuk membantu para mahasiswa di luar Kota Malang yang masih tetap tinggal di Malang karena tak bisa pulang lantaran masa pandemi.
"Sampai hari ini, wacana bantuan terhadap mahasiswa dari luar kota yang tak bisa pulang dan tetap stay di Malang masih belum ada realisasi. Bahkan teman-teman BEM juga telah melakukan pendataan dan melengkapi syarat administrasi tapi sampai saat ini juga masih belum ada konfirmasinya," jelasnya.
Aksi ini juga digelar guna merespon sikap universitas yang dinilai tidak peka terhadap kondisi mahasiswa di tengah pandemi Covid-19. Mahasiswa menuntut agar rektorat mengeluarkan kebijakkan akibat masa pandemi, khususnya terkait biaya pendidikan.
Adapun kebijakan yang dirasa sudah dikeluarkan pihak kampus, dinilai belum maksimal dalam mengakomodir keinginan mahasiswa. Termasuk juga dalam hal transparansi anggaran.
"Untuk memberikan potongan biaya pendidikan, kampus kadang selalu berkilah jika tidak ada anggaran. Namun ketika kita minta terkait transparansi kampus hanya sekedar mengeluarkan opini. Kalau kampus misal menilai tuntutan kami salah, maka buktikan terkait adanya transparansi," tambah Ragil Ramadhan, Humas Serama.
Setelah adanya keleluasaan untuk mengatur kampusnya masing-masing atau otonomi kampus, hal tersebut harusnya menjadikan pihak kampus bisa mengambil kebijakan sendiri tanpa menunggu keputusan dari nasional.
Baca Juga : U-turn Jalan Veteran Jadi Langganan Pelanggar Lalin, 1 Jam 20 Pengendara Lawan Arus
"Saat ini, sudah bergeser dari kampus bisa atau tidak, tapi kampus ini mampu atau tidak. Itu bisa dibuktikan dengan audit kertas kerja. Kalau kampus berkilah, ini sudah dipos-poskan dari awal, tapi kan itu kondisi normal, bukan kondisi saat ini. Yang paling menikmati fasilitas kampus kan mahasiswa, tapi mahasiswa kan saat ini tidak ada. Potongan biaya pendidikan atau UKT perlu," bebernya.
“Apalagi saat ini banyak karyawan yang di rumahkan. Tentunya itu juga berdampak pada mahasiswa dalam memenuhi biaya pendidikan,” lanjut Ragil.
Terkait biaya pendidikan dengan sistem cicilan dan menunda pembayaran, masih menurut Ragil, itu tetap sama saja menunda hutang.
"Sementara ke depan kita tidak tahu apakah mereka yang di rumahkan bisa kembali bekerja atau tidak," tambahnya mengakhiri.
