Sekretaris LIRA Malang Raya, Dito Arief Nurakhmady dalam sesi wawancara di sebuah stasiun radio, membicarakan terkait Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. (Foto: Dito Arief)
Sekretaris LIRA Malang Raya, Dito Arief Nurakhmady dalam sesi wawancara di sebuah stasiun radio, membicarakan terkait Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. (Foto: Dito Arief)

Banyaknya spanduk, baliho maupun papan billboard atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang yang banyak terpampang di banyak fasilitas publik di wilayah Kabupaten Malang. Mulai dari Kantor Kecamatan, lingkungan sekolah hingga fasilitas publik lainnya dengan menampakkan sosok Bupati Malang Sanusi berdampingan dengan Ketua DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto, mendapatkan respon banyak pihak. 

Salah satunya dari LiRa (Lumbung Informasi Rakyat) Malang Raya yang secara langsung memberikan kritik kerasnya terkait hal itu. Melalui Sekretaris LiRa Dito Arief Nurakhmady, menegaskan, bahwa spanduk-spanduk yang menampakkan Sanusi - Didik (SanDi) dengan konten spanduk berisikan imbauan Covid-19 hingga potensi pembangunan suatu kecamatan di Kabupaten Malang, menunjukkan kampanye terselubung.

Baca Juga : Baru Tahap Persiapan Pilkada, Heri Cahyono Sudah Keluarkan Dana Pribadi Rp 5 Milyar

"Mestinya jika media sosialisasi Pemkab yang dipasang foto Bupati dan Wakil Bupati Malang. Sayangnya sampai hari ini Wabup Malang belum juga kunjung dilantik. Kalau tidak fotonya Plt Sekda, bukan foto Ketua DPRD. Hal ini mempertontonkan sekali dugaan kampanye terselubung dengan fasilitas APBD," tegasnya ketika dikonfirmasi oleh pewarta, Minggu (5/7/2020). 

Selain adanya dugaan kampanye terselubung menggunakan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Malang yang dirupakan dalam bentuk spanduk, baliho hingga billboard dengan mengatasnamakan Pemkab Malang, Dito juga mengkritisi terkait pelanggaran etika administrasi publik yang dilakukan oleh pejabat daerah.

"Hal ini menunjukkan pelanggaran etika administrasi publik dari Pemkab Malang, termasuk juga unsur pelanggaran azas kepatutan dan kepantasan," ujar alumnus Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang ini. 

Karena seharusnya, terkait sosialisasi yang dilakukan oleh Pemkab Malang yang notabene berada dalam ruang lingkup eksekutif tidak seharusnya mengikutsertakan foto dari Ketua DPRD.

“Itu berada dalam ranah legislatif dan jelas telah berbeda jalur jika dilihat dari alur birokrasinya,” ujarnya. 



Dito menyarankan, jika memang dari DPRD Kabupaten Malang ingin membuat spanduk, baliho, maupun billboard terkait sosialisasi protokol kesehatan Covid-19 maupun yang berkaitan dengan kepentingan dari anggota DPRD Kabupaten Malang kepada konstituennya dapat menggunakan anggaran melalui Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Malang.

Baca Juga : Hadir di Times Talk, Umar Usman Bicara Praktik Penguasaan Proyek Pemerintahan di Malang

"Saya kira sah-sah saja pimpinan DPRD jika mau membuat media serupa dengan anggaran Sekwan DPRD. Tapi jangan mendompleng yang itu masuk ruang lingkupnya Pemkab (eksekutif)," tegasnya. 

Lebih lanjut Dito mengimbau agar DPRD Kabupaten Malang untuk segera bertindak dan meminta jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Malang untuk mencopot dan mengganti spanduk yang lainnya tanpa ada foto dari Ketua DPRD Kabupaten Malang.

"Pasangan Sanusi-Didik yang akan melenggang dalam Pilkada Kabupaten Malang 2020, mestinya harus bijak dalam menggunakan kewenangannya sebagai pejabat publik. Sehingga tidak terlibat konflik kepentingan, apalagi jika disalahgunakan untuk dugaan kepentingan kampanye," pungkasnya.