Pokok-pokok daftar tahapan harus dijalani KPU Pacitan
Pokok-pokok daftar tahapan harus dijalani KPU Pacitan

KPU dan Bawaslu Pacitan telah mulai memanaskan mesin yang dimilikinya dalam menghadapi dan menjalankan tahapan pilkada 2020.

Seperti diketahui berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor: 81/HK.04.2-Kpt/3501/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor: 103/HK.04.2-Kpt/3501/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan tahun 2020. Bulan-bulan ini tahapan telah mulai berjalan di tengah Covid-19 yang juga masih mewabah hingga kini.

Baca Juga : Anggaran Pemungutan Suara Bertambah, Begini Tanggapan Dewan Trenggalek

Kondisi itulah yang membuat KPU maupun Bawaslu mengaktifkan seluruh mesin yang dimilikinya. Koordinasi dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, hingga desa diaktifkan terus menerus.

“Koordinasi KPU tiada henti. Kami telah mengaktifkan semua perangkat untuk kerja pararel. Misalnya Badan Ad hoc PPK dan PPS pada 15 Juni kemarin. PPK dan PPS diaktifkan, KTPS diaktifkan dan kawan-kawan sehari-hari sudah bekerja semuanya,” ucap Komisioner KPU Pacitan Agus Santoso.

Agus juga mengatakan, KPU sudah memasuki tahapan pemutakhiran jiwa pemilih dan pertengahan Juli sudah dimulai tahapan Coklit. 

"Sekarang ini kami sudah memasuki tahap pemutakhiran jiwa pilih. Rencananya di pertengahan bulan Juli ini sudah mulai Coklit," ujarnya sambil menyampaikan, KPU kini juga memasuki persiapan penerimaan pendaftaran petugas pemantau, pelaksanaan di bidang jejak pendapat, lembaga survei dan (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) PPDP. 

“Bismillah, mohon kepada semua pihak bersama-sama dari mulai pemerintah, kawan sesama penyelenggara yaitu Bawaslu, kawan media, tokoh masyarakat, LSM, Ormas dan seluruhnya. Ayo, kita bersama sama mensukseskan Pilkada ini,” ajak Agus.

Terkait PPDP, lanjutnya, akan dibagi menjadi dua tugas. Yaitu, satu petugas di TPS dan satu petugas Pemutakhiran Data Pemilih. 

“Estimasinya satu orang TPS PPDP mendata kurang lebih 500 orang secara langsung. Sedangkan satu lagi petugas di TPS pun menghimpun data kurang lebih 500 orang juga,” ungkapnya sambil menyampaikan juga kondisi itu lanjutnya memang cukup berat bagi petugas di tengah pandemi Covid-19.

Disinggung terkait pendataan itu, Agus juga menyebut bahwa angka itu disesuaikan dengan jumlah warga di desa . Serta disesuaikan dengan syarat, antara lain, Warga Negara Indonesia, dan bertempat tinggal di desa tersebut.

Tak hanya itu, Agus juga menyampaikan petugas pemutakhiran data harus sanggup menjadi petugas TPS/ KPTPS (Ketua Panitia Tempat Pemungutan Suara). Tentunya dengan beberapa syarat sesuai aturan yang ada. Hal ini juga menjadi syarat bagi PPDP.

Baca Juga : Tiga Kriteria Golkar dalam Menentukan Calon Wakil Bupati yang Akan Dampingi Siadi

Disinggung adanya unsur RT atau RW untuk menjadi petugas, Agus mengatakan pihaknya sepertinya akan memprioritaskannya.

“Ketua RT atau RW bila memenuhi syarat sepertinya yang akan kita prioritaskan,” ujarnya.

 Sementara itu Ketua Bawaslu Kabupaten Pacitan Berty Stevanus HRW, juga memaparkan, pihaknya juga telah melakukan berbagai persiapan menghadapi tahapan pilkada 2020.

Di mana di tanggal 24 Juli ini menjadi tahapan yang sangat krusial yaitu verifikasi faktual dokumen calon perorangan. Walaupun di Pacitan tidak ada calon perseorangan.

“Verifikasi faktual dokumen calon perorangan 24 Juli ini, tapi kebetulan Pacitan tidak ada calon perseorangan. Jadi pekerjaan kita lebih ringan dari kabupaten lain. Tapi tentunya kita persiapan berbagai tahapan lainnya secara maksimal,” ucapnya.

 

  <