Lagi-lagi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sukses menjadi sorotan. Kali ini, Risma membuat geram DPRD Surabaya terkait putusan UTBK SBMPTN.
Diketahui, Risma telah menerbitkan Surat Walikota nomor 421.4/5853/436.8.4/2020, tentang ketentuan pelaksanaan UTBK-SBMPTN tahun 2020.
Baca Juga : SD-SD di Kota Malang Kombinasikan Power Point dan Video untuk Pembelajaran Jarak Jauh
Dalam surat tersebut, Risma menyatakan untuk mewajibkan seluruh peserta UTBK SBMPTN 2020 agar menunjukkan rapid test atau swab test sebelum melaksanakan ujian.
Diketahui, keputusan Risma memang untuk menjaga agar kasus Covid-19 di Surabaya tidak semakin meningkat.
Namun, tidak adanya pemberian fasilitas di surat itulah yang membuat banyak orang tua calon mahasiswa kelimpungan. Lantaran mereka harus melakukan rapid test dan swab secara mandiri.
Tak ayal, keputusan dalam surat itu mendapat reaksi beragam dari DPRD Surabaya. Seperti Ketua Fraksi Gokar Arif Fathoni dan Wakil Ketua Fraksi PKB Mahfudz yang geram dengan isi surat tersebut.
Menurut keduanya, Risma seakan tak memerhatikan keadaan ekonomi para peserta ujian di masa pandemi Covid-19 ini. Terlebih banyak peserta atau orang tua peserta yang tak memiliki pemasukan cukup.
Dikatakan oleh Arif Fathoni, sebelum keputusan itu dikeluarkan, seharusnya Pemkot Surabaya melihat fakta di lapangan.
"Bagaimana pun, situsi ekonomi sedang tidak bagus," ujarnya.
Baca Juga : Giliran Aliansi Mahasiswa Wisnuwardhana Gelar Aksi, Tuntut Pemotongan SPP 50%
Lebih lanjut, jika keputusan itu tetap diberlakukan, ia meminta agara Risma dan anaknya menyediakan fasilitas untuk rapid test dan swab gratis bagi calon mahasiswa.
Senada dengan Thoni, Mahfudz juga meminta agar Risma turun tangan di saat rakyatnya keksusahan. "Cukup membantu atau menyumbang kit rapid test kan bisa," paparnya.
