Ilustrasi kursi kekuasaan. (Foto: law-justice.co)
Ilustrasi kursi kekuasaan. (Foto: law-justice.co)

Pengangkatan sosok Harry Setia Budi menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) di kabupaten Malang sedang menjadi perbincangan hangat. 

Khususnya, di kalangan para pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. Pasalnya, Harry baru 5 bulan berkarir di kabupaten Malang. Namun, karirnya sudah meroket dan kini menduduki jabatan kepala dinas.

Baca Juga : Mendadak jadi Pejabat Pemkab Malang, Berikut Rekam Jejak Harry Setia Budi

Pada awal Mei 2019 lalu, Harry masih menjadi ASN di Raja Ampat. Satu bulan berikutnya Harry sudah pindah dan menjadi ASN di Pemkab Malang. Awal masuk ke Malang tidak ada yang aneh, dia menduduki jabatan sebagai staf.

Sejak Agustus, September, dan Oktober 2019 bertugas sebagai staf di Badan Kepegawaian Daerah (sekarang bernama BKPSDM). Mulai 1 November - Desember 2019 diangkat menjadi sekretaris Dinas Tenaga Kerja. Lalu, 7 Januari 2020 diangkat menjadi Kepala DP3A.

Nah, bagaimana sebenarnya regulasi pengangkatan ASN menjadi kepala dinas? Media ini mencari jawabannya ke Pakar Hukum Tata Negara dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB), Dr Aan Eko Widiarto SH MHum.

Dalam peraturan Menpan RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), kepala dinas disebut dengan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama.

Aan pun membeberkan syarat-syarat individu yang harus dipenuhi untuk menjadi JPT Pratama.

"Pertama, usia paling tinggi 56 tahun. Kedua, kualifikasi pendidikan paling rendah adalah sarjana atau diploma 4," ucapnya.

Kemudian, lanjutnya, juga ada syarat lain, misalnya memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan.

"Tapi yang lain-lain itu juga ada. Jadi pangkat dan golongan ini juga harus memenuhi syarat tertentu," imbuhnya.

Lalu, ada juga syarat pengalaman. Yakni sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator atau jabatan fungsional jenjang ahli madya paling singkat 2 tahun.

"Kemudian memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang 5 tahun," sambungnya.

Jadi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Selanjutnya baru masuk ke tahapan proses.

Aan menjelaskan, apabila di perguruan tinggi, untuk menduduki JPT harus melalui lelang jabatan.

Baca Juga : Baru Tiga Bulan jadi Staf, Bupati Sanusi Angkat Harry sebagai Kepala Dinas

"Lelang jabatan itu kan harus diumumkan siapa yang daftar. Nanti ada tim seleksinya, ada panselnya (panitia seleksi), ada ujiannya, kemudian baru diumumkan dan diajukan untuk diangkat," bebernya.

Jadi, ada beberapa alternatif calon yang sudah memenuhi syarat dan mengikuti proses lelang jabatan.

"Kalau untuk dinas saya belum sempat membaca, tapi kalau JPT seharusnya sama karena JPT itu bisa di perguruan tinggi bisa di pemda, ada proses lelang jabatan," tuturnya.

"Kalau syarat ini tidak dipenuhi ya sebenarnya itu cacat dalam pengangkatan. Itu nggak boleh," timpalnya kemudian.

Lantas, dengan adanya kasus seperti di pemkab ini, beberapa bulan saja bisa menjadi kepala dinas, apakah memungkinkan secara aturan?

Aan menegaskan yang penting syarat-syarat di atas sudah terpenuhi dan proses lelang jabatan sudah dilalui.

"Itu harus dipenuhi," tandasnya.

Selain soal pengangkatan kepala dinas, media ini juga akan mengungkap fakta aneh lain. Yakni mutasi salah satu kepala bidang di lingkungan dinas binamarga ke dinas tenaga kerja dan juga staf dinas bina marga ke badan diklat. Namun, tiga bulan berikutnya, mereka berdua dikembalikan lagi ke jabatan asal mereka di dinas binamarga.

Aan mengungkapkan, dari sisi reformasi birokrasi hal itu kurang bagus. Selain itu juga menghambat fungsi pelayanan publik. Ulasan lebih lanjut pantau media ini besok pagi di lapsus "Bau Kolusi Mutasi ala Sanusi".