Mobil dinas bernopol N-52-DA terlihat terparkir rapi di depan pintu utama kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang, saat media online ini berkunjung ke sana pada pertengahan Juni 2020 lalu.
Saat itu kantor instansi pemerintahan yang beralamat di Jalan Nusa Barong, Kota Malang itu terlihat begitu sepi. Nyaris tidak ada staf ataupun pegawai yang terlihat lalu lalang seperti layaknya kantor pemerintahan.
Baca Juga : Terkait Seleksi Kursi Sekda, LIRA Malang: Harapan Saya yang Sesuai Pilihan Bupati
Usai memarkirkan kendaraan, kami sempat bertegur sapa dengan salah satu pria paruh baya yang saat itu terlihat mengenakan seragam coklat khas ASN (Aparatur Sipil Negara).
”Orangnya ada, silahkan langsung ke ruangan sebelah sana saja, itu ruangannya di sana. Nanti akan diarahkan sama mereka,” katanya saat menjawab pertanyaan kami terkait keberadaan Kepala DP3A, Harry Setia Budi.
Mendapat arahan tersebut, kami bergegas memasuki kantor DP3A dan mencari ruangan yang dimaksud oleh pria paruh baya tadi.
Namun, sepanjang lorong yang diisi sekitar 3 ruangan termasuk toilet tersebut, terlihat begitu sepi. Bahkan, pintu ruang kantor juga nampak tertutup rapat.
Di ujung lorong berkeramik warna putih itu, terlihat tiga orang pegawai DP3A yang sedang santai menghabiskan waktu di kantin.
”Oh bapak (Kepala DP3A) sedang rapat, silahkan ditunggu dulu. Biasanya sebentar lagi rapatnya sudah selesai, kalau tidak selesai akan dijeda sebentar untuk salat dulu,” ucap mereka sembari menikmati secangkir kopi.
Selama nyaris 1,5 jam menunggu di ruang tamu, sempat terlihat beberapa pegawai yang silih berganti keluar masuk ruang rapat yang notabene merupakan ruang kerja Kepala DP3A.
Kebetulan ruang kerja Kepala DP3A itu bersandingan dengan ruang tamu tempat kami menunggu.
Alhasil, setiap ada pegawai DP3A baik yang membawa hidangan untuk rapat, maupun yang menenteng segebok berkas selalu menanyakan siapa, darimana, dan apa maksud kedatangannya.
Meski sudah memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dan tujuan menghadap Kepala DP3A untuk wawancara, nyatanya sekian pegawai yang silih berganti menemui kami itu tak digubris oleh sang Kepala Dinas DP3A.
Mungkin karena terlalu sering mendapat laporan dari bawahannya jika ada rekan media yang ingin bersua, Harry pun akhirnya menemui kami.
”Mas yang wartawan dari media MalangTIMES.com ya, maaf belum sempat balas WA-nya (pesan WhatsApp) soalnya ada rapat tadi. Silahkan masuk,” ucap pria berkulit putih bersih itu.
Di dalam ruangan yang berukuran sekitar 5 x 5 meter itu, terlihat kursi yang masih berantakan tepat di tengah-tengah ruangan yang terdapat sofa mewah, meja kerja, dan di bawah AC (Air Conditioning) tersebut. ”Maaf masih berantakan, habis rapat soalnya,” celetuk Harry.
Setelah mengaku jika tidak ada bahan yang bisa dimuat di media, Harry pun mengajak kami mengobrol santai. Di tengah obrolannya Harry sempat memperkenalkan dirinya.
”Saya kan baru masuk mulai Januari 2020, jadi baru sekitar 5-6 bulan ini,” ungkap Harry saat membuka obrolannya.
Kendati mengaku baru menjabat sebagai Kepala DP3A kurang dari setengah tahun, namun karirnya selama menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara) terbilang top cer.
Bagaimana tidak, setelah sempat berkutat di Raja Ampat selama lebih dari 20 tahun dan mentok hanya jadi Sekretaris Disnakertrans (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) di Raja Ampat, karirnya langsung meroket jadi Kepala Dinas setelah pindah ke Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Malang.
”Pertama (awal pindah ke Pemkab Malang) di BKD (sekarang BKPSDM-Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia),” kata Harry.
Di instansi yang Dikepalai oleh Nurman Ramdansyah itu, Harry hanya menjadi staf biasa.
”Di BKD (BKPSDM) itu sejak Agustus, September, Oktober 2019. Jadi 3 bulan di sana,” ucapnya.
Setelah 3 bulan menjadi staf di BKPSDM, Harry pindah dinas ke Disnaker (Dinas Tenaga Kerja Kerja) Kabupaten Malang.
Baca Juga : Jabatan Sekda (Bisa) Diperpanjang, Ini Kata Kepala BKPSDM
”Terus mulai 1 November (2019) di Disnaker sampai Desember (2019),” jelas Harry sambil tertawa.
Meski hanya 2 bulan di Disnaker, tapi karir Harry terbilang cukup moncer. Dari informasi yang dihimpun media online ini, Harry yang semula hanya menjadi staf biasa, dirinya akhirnya sudah mulai punya posisi saat pindah ke Disnaker.
Di sana dia sudah menjabat sebagai Kabid (Kepala Bidang) pada salah satu bidang di Disnaker.
Belum genap 2 bulan, Harry kembali naik jabatan menjadi Sekretaris Disnaker Kabupaten Malang.
Tidak berhenti di situ saja, kejanggalan meroketnya jabatan Harry kembali terjadi saat memasuki awal tahun 2020 lalu.
Dimana pada Januari 2020, Harry didapuk menjadi Kepala DP3A Kabupaten Malang. ”Terus Januari (2020) di sini (Kepala DP3A). Tidak tahu nanti pindah ke mana lagi,” jelas Harry.
Sesaat setelah didapuk menjadi Kepala DP3A, Harry tidak perlu susah-susah lagi seperti saat masih berdinas di Raja Ampat.
Selain kemana-mana naik mobil berplat merah dan kerja di ruangan ber-AC, Harry pun juga tidak perlu repot-repot jika ada keperluan dengan bawahannya di DP3A.
Sebab dengan memencet tombol khusus yang ada di sudut meja kerjanya, bawahannya akan langsung menghadap dirinya.
Bahkan, meski baru 6 bulan menjabat sebagai Kepala DP3A, Harry sempat bercerita ke kami jika dirinya berencana membeli rumah baru.
”Kalau ada info atau brosur (rumah) mungkin saya bisa dikabari,” pinta Harry.
Seperti yang sudah diberitakan, meroketnya jenjang karir Harry sebagai ASN di Pemkab Malang itu disinyalir bukan karena prestasi dan dedikasinya.
Namun, lebih disebabkan karena adanya dugaan praktik kolusi yang dilakukan Bupati Malang Sanusi.
Dimana, saat menjalankan ibadah umroh pada awal tahun 2019 lalu, mertuanya dan Harry memang pergi ke tanah suci bersama HM Sanusi, yang saat itu masih menjabat Plt Bupati Malang.
Sebagai informasi, hubungan antara Sanusi dan mertua Harry inilah yang disinyalir memiliki hubungan darah, alias masih berbau sodara.
Ketika di tanah suci, diam-diam Sanusi membahas soal “bagi-bagi kursi” jabatan. Terbukti, dalam waktu 5 bulan, Harry yang masuk sebagai salah satu nama yang diproyeksikan mengisi kursi jabatan kepala dinas di Pemkab Malang benar-benar kenyataan.
”Intinya yang penting kita berbuat yang terbaik buat masyarakat. Di sini juga banyak yang saya perbaiki. Karena setahun kemarin di sini (DP3A) tidak ada kepala dinasnya. Jadi hanya diisi Plt (Pelaksana tugas). Banyak masalah internal, tapi pelan-pelan saya perbaiki,” dalihnya.
Terlepas dari itu, layak disimak seperti apa dugaan praktik kolusi yang terjadi di jajaran Pemkab Malang. Ikuti terus ulasannaya hanya di MalangTIMES.com.
