Kondisi massa aksi dari FRI-West Papua yang tetap menerapkan physical distancing dan menggunakan masker di tengah aksinya yang dijaga ketat oleh pihak Kepolisian d perempatan Rajabally Kota Malang, Senin (15/6/2020). (Foto:Tubagus Achmad/MalangTimes)
Kondisi massa aksi dari FRI-West Papua yang tetap menerapkan physical distancing dan menggunakan masker di tengah aksinya yang dijaga ketat oleh pihak Kepolisian d perempatan Rajabally Kota Malang, Senin (15/6/2020). (Foto:Tubagus Achmad/MalangTimes)

Aksi dari FRI-West Papua (Front Rakyat Indonesia untuk West Papua) di Kota Malang menuntut pembebasan tapol (tahanan politik) Papua di sejumlah daerah di Indonesia, serta menuntut penentuan nasib sendiri untuk rakyat Papua, Senin (15/6/2020).

Aksi yang dimulai sekitar pukul 10.30 WIB ini dilakukan di traffic light perempatan Rajabally berakhir sekitar pukul 12.00 WIB berjalan aman dan lancar dengan penjagaan ketat dari pasukan Asmaul Husna Polresta Malang Kota.

Baca Juga : Pasukan Asmaul Husna Diterjunkan Kawal Demo Warga Papua

Humas aksi, Ahmad menuturkan bahwa aksi yang dilakukan oleh FRI-West Papua tersebut merupakan aksi nasional yang dilakukan di beberapa kota di Indonesia. Fokus utama pada aksi yang dilakukan pada hari ini yakni menuntut pembebasan 7 tapol Papua yang berada di Balikpapan Kalimantan timur serta memberikan hak menentukan nasib sendiri.

"Untuk aksi tanggal 15 Juni ini secara nasional ada di kota Yogyakarta, Jakarta, Bandung, kan Malang sendiri. Harapannya bebaskan 7 tahanan politik Papua yang menjalani persidangan di Balikpapan dan berikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokrasi bangsa West Papua," tegasnya kepada awak media, Senin (15/6/2020).

Ahmad memberikan alasan terkait tuntutan pembebasan 7 tapol Papua di Balikpapan, Kalimantan Timur. bahwa dalam prosesnya 7 tahanan politik Papua tersebut dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) mulai dari 5 tahun hukuman penjara hingga 17 tahun penjara.

"Ini membuktikan ketidakadilan dan hukum di Indonesia masih rasis terhadap rakyat West Papua," ujarnya.

Lebih lanjut terkait demokrasi sendiri di Papua, Ahmad mengungkapkan bahwa sudah tidak ada lagi ruang demokrasi untuk rakyat Papua. Jadi ruang demokrasi di Papua hanya demokrasi semu yang masih saja tidak ada titik terangnya.

"Karena sejauh ini aksi yang dilakukan mahasiswa Papua sampai sekarang yang selalu saja direpresi oleh ormas militer bahkan aparatur kepolisian," ungkapnya.

Sementara itu untuk keterlibatan massa dalam aksi tersebut, Ahmad mengatakan terdapat beberapa massa dari kawan-kawan Indonesia dan kawan-kawan West Papua.

"Kalau untuk masa aksinya terdiri dari beberapa kawan-kawan Indonesia dan beberapa kawan-kawan west Papua. Untuk estimasi massanya sekitar 30-an," ucapnya.

Terpisah, Kapolresta Malang AKBP Leonardus Harapantua Simarmata menuturkan bahwa aksi yang dilakukan oleh FRI-West Papua tidak mengantongi izin seiring dengan dikeluarkannya STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) oleh Polresta Malang Kota.

"Bahwa sebenarnya kegiatan ini tidak mengantongi ijin, jadi kami tidak mengeluarkan STTP untuk kegiatan temen-temen dari FRI-West Papua yang melaksanakan aksi pada hari ini," ujarnya kepada awak media.

Selain itu, Leo sapaan akrabnya menyebutkan bahwa massa aksi dari FRI-West Papua meminta kepada pihak Kepolisian untuk menyampaikan aspirasi terkait pembebasan terdakwa 7 tahanan politik Papua di Balikpapan, Kalimantan Timur.

"Tadi tuntutan yang disampaikan kepada kami agar disampaikan tuntutan mereka membebaskan terdakwa yang diproses untuk saat ini di Pengadilan Balikpapan di Kalimantan Timur 7 terdakwa," ucapnya.

Pihak kepolisian akan menampung aspirasi tersebut dan melaporkan kepada pihak yang lebih berwenang, karena telah memasuki proses di Pengadilan Balikpapan, Kalimantan Timur. 

Baca Juga : Ingin Kembali ke Pondok, Santri Harus Siapkan Uang Rp 1,5 Juta, Berikut Penjelasannya

"Ya kami melaporkan aspirasinya seperti ini. Ya kita begitu aja karena sudah ada kewenangan dari pihak Pengadilannya dari Kalimantan Timur," ujar Leo.

Berikut isi dari delapan tuntutan FRI-West Papua dalam aksinya :

1. Bersolidaritas terhadap para aktivis Papua yang diskriminasi dan menjadi tahanan politik karena menyuarakan pendapat dan mengekspresikan aspirasi politik.

2. Bebaskan Fery Kombo, Alexander Gobay, Hengki Hilapok, Buchtar Tabun, Irwanus Uropmabin, Stevanus Itlay alias Steven Itlay, dan Agus Kossay tanpa syarat.

3. Hentikan segala diskriminasi rasial terhadap rakyat West Papua.

4. Tarik TNI-Polri dari West Papua.

5. Usir dan tagih pertanggungjawaban perusahaan transnasional yang telah mengeksploitasi dan merusak lingkungan di West Papua.

6. Berikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bangsa West Papua.

7. Berikan kebebasan pers nasional maupun internasional di tanah West Papua.

8. Berikan kebebasan bantuan sosial pengungsi Nduga tanpa melibatkan militer.