Dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang 2020 seluruh instansi Pemilu baik KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) harus selalu menerapkan protokol kesehatan Covid-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Untuk mengimplementasikan protokol kesehatan Covid-19 tersebut, George da Silva selaku Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang telah menganggarkan dana sebesar 900 juta rupiah untuk dibelikan kebutuhan APD (Alat Perlindungan Diri).
"Belanja Alat Perlindungan Diri (APD) untuk Panwaslu yang dikoordinasikan Bawaslu membutuhkan biaya Rp 900 juta untuk pembelian masker, sarung tangan, hand sanitizer, face shield, wastafel di kantor pengawas, penyemprotan disinfektan," ungkapnya saat dikonfirmasi pewarta, Senin (15/6/2020).
Terkait anggarannya sendiri, George mengatakan dengan adanya pandemi Covid-19 anggaran awal Bawaslu Kabupaten Malang tidak terdapat penambahan maupun pengurangan. Artinya tetap dengan anggaran awal yang telah disepakati bersama, yakni sebesar Rp 27 Miliar.
"Anggaran Bawaslu tidak ada penambahan tetap Rp 27 Miliar. Bawaslu hanya melakukan pergeseran anggaran. Kami belum tahu apakah ada anggaran dari Bawaslu RI atau tidak," bebernya kepada pewarta.
Sebelumnya sempat diberitakan oleh media online ini, dengan adanya rencana rasionalisasi anggaran Bawaslu Kabupaten Malang, dari anggaran berjumlah Rp 27 Miliar tersebut kemungkinan akan mengalami penambahan.
Tetapi hal tersebut telah ditegaskan oleh George, bahwa anggaran Bawaslu Kabupaten Malang tetap, tidak mengalami penambahan, hanya pergeseran anggaran saja.
Menyusul dengan adanya pandemi Covid-19 yang menyerang Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Malang, yang menyebabkan kebutuhan terkait Pilkada serta protokol kesehatan bertambah, Bawaslu Kabupaten Malang telah siap melakukan refocusing anggaran.
"Prinsipnya Bawaslu telah siap melakukan refocusing anggaran/rasionalisasi untuk kebutuhan Bawaslu Kabupaten Malang dan jajarannya ad hoc," ujar George da Silva.
