Badan Amil Zakat Nasional (Basnaz) Kabupaten Pacitan mengimplementasikan Pasal 1 ayat 7 dan Pasal 6 UU No. 23/2011 Pengelolaan Zakat yakni mengalokasikan bantuan ke masyarakat Pacitan dan Non ASN (pegawai belum dilantik).
Termasuk Program RAKT (Rencana Anggaran Kerja Tahunan) Basnaz di bulan Ramadhan dan Syawal 2020 bulan lalu. Program RAKT ini atas persetujuan, petunjuk serta arahan Bupati dan Sekda Pacitan. Dimana kepedulian pemerintah melalui Baznas menyalurkan bantuan berupa paket sembako gula 2 kilo, mie dan beras 5 kg. hal ini diungkap pada awak media pada awal Juni 2020.
Baca Juga : Beredar Foto Penampakan Joko Widodo Kenakan Sepatu di Dalam Masjid, Ternyata Ini Faktanya
"Kalau tahun 2019 kemarin itu saat hari jadi, non ASN diberikan bantuan berbentuk uang sebesar 200 ribu rupiah. Dialokasikan pada yang sangat membutuhkan. Sedangkan tahun ini kami ganti bantuan sembako," kata Harminto pengurus Harian Baznas Pacitan saat diwawancarai di kantor Baznas Pacitan.
Pengalokasian bantuan pegawai non ASN se-Kabupaten Pacitan kali ini, Baznas mengakui kurangnya dana, maka dari itu penyaluran bantuan paket sembako hanya difokuskan ke dinas dinas Pacitan kota.
"Total jumlah pegawai belum dilantik (non ASN) se- kabupaten kurang lebih 5.000 sampai 6.000 orang. Terus terang dana di Baznas tidak mencukupi dengan jumlah sebesar itu. Sementara ini kita fokuskan di Pacitan kota, yaitu di kantor dinas dan sekretariatan," lanjutnya.
Harminto pun memaparkan hasil kinerja di Bulan Ramadan kemarin dan di bulan Syawal ini serta hasilnya sudah dilaporkan ke bupati. "Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pacitan sudah mentasyarufkan (menyalurkan) dana zakat berupa paket sembako ke para penerima (Mustahiq) kurang lebih 2.010 paket, rata- rata 125 ribu rupiah per paket sembako totalnya sekitar 250 juta rupiah lebih. "Di bulan Ramadhan dan bulan Syawal ini kita alokasikan kurang lebih 790 paket non ASN. Senilai 98.750.000 (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)," terangnya pada media.
Menurut keterangan Pengurus Harian Basnaz Pacitan tersebut, dana Basnaz itu murni atas kesadaran para ASN, Polri dan TNI memenuhi muzhob dari gaji. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan, penghasilan dari gaji, honorarium, upah, jasa dan lain-lainnya menganut pada PP 14/2014 yaitu Pelaksanaan UU N 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat Bupati membuat himbauan ASN mengeluarkan zakat profesi. "Alhamdulillah di lingkup sekretariat ASN, Polri dan TNI sudah mengeluarkan zakat yaitu 2,5% dari penghasilan gajinya plus lain-lain," tambahnya.
Harminto juga menambahkan total semua Forkompinda, 69 OPD plus kecamatan sudah mengeluarkan zakat profesi yaitu mulai nupati, wakil nupati, Sekda, Ketua DPRD, Kapolres, Dandim sudah mengeluarkan zakat profesi.
Baca Juga : Geger Sepasang ASN Bugil Pingsan di Dalam Mobil, Diduga Keracunan Gas AC
Namun disayangkan belum semua anggota dewan mengeluarkan zakat profesi. Ketua DPRD Pacitan telah mengatakan sanggup mengkoordinir sejumlah anggotanya untuk mengeluarkan zakat profesi.
"Baru terdata di Baznas 7 orang anggota dewan siap mengeluarkan zakat profesi dari seluruh personel anggota dewan. Kenyataannya masih ada dewan yang belum mengeluarkan zakat profesi sampai sekarang dan kita akan kembali mendatangi ketua DPRD beseta anggotanya. Kami melaporkan kegiatan Basnaz selama ini beserta capaian-capaiannya ke para anggota dewan agar tergerak hatinya dan berkenan menunaikan haknya yaitu membayar nishob (zakat profesi 2,5% itu)," pungkasnya.
