Warga Tak Indahkan Aturan Jokowi, Wali Kota Malang Siapkan 3 Tempat Isolasi | Jatim TIMES

Warga Tak Indahkan Aturan Jokowi, Wali Kota Malang Siapkan 3 Tempat Isolasi

Apr 22, 2020 16:18
Ilustrasi mudik. (Foto: istimewa)
Ilustrasi mudik. (Foto: istimewa)

Keputusan Presiden Joko Widodo menetapkan larangan mudik bagi masyarakat tanah air yang ingin merayakan hari lebaran di kampung halaman disambut baik Wali Kota Malang Sutiaji. 

Kebijakan tersebut ditetapkan sebagai salah satu upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia yang semakin meluas.

"Di sini, kalau dilarang mesti nanti kebobolan. Maka saya menyambut baik dengan larangan itu. Itu akan membantu memutus mata rantai bagi orang yang membawa virus Covid-19," ujar Sutiaji ditemui di Balaikota Malang, Rabu (22/4).

Meski begitu, pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tak mau lengah. Sebab, kebijakan larangan mudik dari Presiden Jokowi baru berlaku mulai tanggal 24 April.

Karenanya, Pemkot Malang tetap menerapkan pembatasan akses keluar masuk di beberapa titik yang telah disiapkan. Hal itu untuk memantau kedatangan orang-orang dari luar Kota Malang.

Apalagi, bagi orang-orang yang mudik secara mandiri dengan kendaraan pribadi juga akan sulit terdeteksi. Maka, penguatan di titik perbatasan harus benar-benar dimaksimalkan.

"Tapi kami tidak boleh lengah, jadi chek point (di perbatasan akses keluar masuk) tetap harus kita lakukan dengan berbagai cara. Karena saya nggak ingin kebobolan. Larangan mudik mulai 24 April, sekarang bisa jadi masih ada yang pakai kendaraan pribadi. Dengan chek point, harapannya itu terpantau," imbuhnya.

Lebih lanjut, berkaitan dengan masyarakat yang masih nekat saat sudah diberlakukan larangan tersebut, pihaknya telah menyiapkan rumah isolasi atau tempat karantina.

Hal itu untuk dipergunakan bagi warga yang mendekati indikasi Covid-19 atau berstatus ODP (Orang Dalam Pantauan). Setidaknya, ada tiga tempat yang sudah dipersiakan untuk rumah isolasi tersebut.

Yakni, Balai Diklat Provinsi di Jl Raya Langsep, Rusunawa milik Unikama (Universitas Kanjuruhan Malang), dan Rusunawa bantuan dari Kementrian PUPR di Tlogowaru. Dengan akumulasi penampungan mencapai 1.000 orang.

"Nekat mudik, ya kita isolasi tadi, kan wajib itu. Di ruang karantina. Rumah itu kita siapkan dan belum terisi. Nanti kalau masyarakat bisa isolasi mandiri ya itu lebih baik," tandasnya.

Untuk diketahui, sebelumnya pemerintah pusat urung menetapkan larangan mudik untuk menekan angka kasus Covid-19. Tetapi hanya menyampaikan imbauan agar masyarakat tak melaksanakan pulang ke kampung halaman.

Larangan mudik sebelumnya juga hanya berlaku bagi ASN, TNI, Polri, dan pegawai BUMN. Namun, Kepala Negara menyebutkan, berdasarkan survei, masih ada 24 persen masyarakat yang bersikeras akan mudik. Hal inilah yang menjadikan Presiden Jokowi mengambil langkah tegas pelarangan mudik bagi masyarakat tanah air di masa pandemi Covid-19.

Topik

Berita Lainnya