Ilustrasi (Foto: Istimewa)
Ilustrasi (Foto: Istimewa)

Masa tanggap darurat dengan pemberlakuan social distancing dan physical distancing untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Kota Malang membawa dampak terhadap perekonomian masyarakat.

Hal ini menjadi sorotan anggota DPRD Kota Malang. Sebab, masih banyak dari masyarakat yang pendapatannya bergantung pada upah harian. Dengan pemberlakuan pembatasan, otomatis pendapatan bagi pelaku usaha kecil menurun bahkan tidak ada sama sekali.

Sikap Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dalam mencarikan solusi bagi masyarakat terdampak seakan dinilai lamban. Karenanya, DPRD Kota Malang meminta agar Pemkot Malang mengalihkan beberapa anggaran proyek untuk penanganan Covid-19.

Beberapa proyek yang disoroti yaitu, pembangunan gedung MCC (Malang Creative Center) senilai Rp 125 Miliar, Blok Office Mini di Balaikota Malang senilai Rp 34 Miliar dan kawasa Kayu Tangan Malang Heritage yang dianggarakan mencapai Rp 35 Miliar.

Dari informasi yang diperoleh MalangTIMES, Ketua Komisi B DPRD Kota Malang Trio Agus Purwono beserta Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Ahmad Wanedi menilai proyek-proyek tersebut merupakan proyek potensial jika digeser untuk menangggulangi dampak Covid-19.

Jika ditotal, beberapa proyek tersebut jumlah angka anggarannya mencapai Rp 194 Miliar. Mereka yang juga bagian dari tim Badan Anggaran (Banggar) merasa akan lebih maksimal jika dana itu digeser untuk kondisi saat ini. Mengingat proyek pembangunan sangat tidak mungkin dilaksanakan dalam kondisi carut marut Covid-19.

"Karena proyek-proyek tersebut merupakan proyek yang tidak potensial bagi kebutuhan warga dan sangat tidak mungkin dilaksanakan pada saat ini karena kondisi yang tidak memungkinkan. Sebagian besar dari kami ini adalah anggota Banggar (Badan Anggaran) bisa kami hitung semua pengalihan anggaran tersebut cukup untuk alokasi selama masa pandemik ini (Covid-19) berlangsung," jelasnya.

Sementara itu, dihubungi terpisah Ketua Partai Perindo Kota Malang Laily Fitria Liza Min Nelly menyatakan Pemkot Malang harus bertindak cepat dalam menangani dampak Covid-19 di masyarakat. Ia bahkan menilai, proyek Islamic Center yang diperkirakan menelan dana hingga Rp 400 Miliar untuk dialihkan.

"Kadang memang kembali lagi pada urusan perut harus diperhatikan. Saya harap pemerintah segera merealisasikan dan cepat lagi bertindak dalam membantu masyarakat.
Terutama bantuan untuk masyarakat terdampak," jelasnya.

Sejauh ini, ia menilai ada dua dampak yang ditimbulkan dari pembatasan sosial akibat Covid-19 ini. Yakni, bagi mereka yang terkena virus atau pasien. Kemudian, yang harus di rumah saja untuk mematuhi aturan sebagai langkah pencegahan penyebaran virus.

"Untuk yang terdampak virus misalnya, biaya pengobatan harus gratis sepenuhnya," ungkapnya.

Saat ini Pemkot Malang sudah menganggarkan bagi warga terdampak yang akan mendaoat bantuan sosial yakni sebesar Rp 300 ribu per kepala keluarga (KK) yang membutuhkan. Nominal tersebut, dikatakannya jauh untuk mencukupi suatu keluarga.

"Kalau idealnya per bulan Ro 500 ribu, tapi kembali lagi ke anggaran," terangnya.

Perempuan yang akrab disapa Nelly Yahya ini mengharapkan, nantinya proses bantuan sosial juga bisa tepat sasaran. Yaitu dengan melibatkan perangkat daerah setempat, seperti RT dan RW.

"Peran pemerintah harus bagaimana membantu masyarakat supaya tidak terdampak, libatkan RT dan RW. Ini memang harus mencatat bantuan agar tepat sasaran. Jadi, harus benar-benar orang yang butuh. Kebijakan juga harus lebih serius dijalankan supaya Kota Malang lebih aman," tandasnya.

Diketahui, saat ini Pemkot Malang telah menganggarkan dana senilai kurang lebih Rp 55 Miliar khusus untuk penanganan Covid-19. Yang mana, alokasi ini diambilkan dari pergeseran anggaran seperti perjalanan dinas instansi yang harus ditunda sebesar 20 persen.

Kemudian, beberapa kegiatan yang dilaksanakan Dinas PUPRPKP sebesar Rp 15 Miliar yang juga dialokasikan untuk mengatasi pandemi Covid-19. Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat.

Selain itu, termasuk Belanja Tidak Terduga senilai Rp 2,150 Miliar. Kemudian, Rp 9,9 Miliar dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang untuk keperluan penyedian alat kesehatan. Pergeseran anggaran inilah yang salah satunya diperuntukkan untuk mengantisipasi dampak sosial ekonomi masyarakat di Kota Malang.