Sekretaris Komisi B Mahfudz dan Vinsensius Awey
Sekretaris Komisi B Mahfudz dan Vinsensius Awey

Perjalanan dinas luar negeri (PDLN) Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini masih menjadi polemik. Karena hingga saat ini belum diketahui berapa anggaran APBD yang dihabiskan dari aktivitas tersebut.

Sebelumnya SurabayaTIMES sudah coba meminta rincian anggaran PDLN Risma ke Bagian Humas Pemkot Surabaya. Namun, dalam kurun waktu 3 x 24 jam atau tiga hari lamanya pertanyaan tersebut belum dijawab. Termasuk juga ketika berita ini diturunkan jawaban belum didapat.

Maka tak heran kemudian hal ini menimbulkan kecurigaan dari pihak DPRD Surabaya. Salah satu yang mempertanyakan hal tersebut adalah Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya Mahfudz. "Humas harus melakukan perincian detail anggaran yang sudah dihabiskan untuk PDLN," ujarnya kepada SurabayaTIMES.

Mahfudz curiga jika memang tak mampu melakukan perincian maka bisa dianggap ngibul belaka. "Kalau memang benar jangan takut," tegasnya.

"Selama humas tidak bisa menunjukkan bukti rincian perjalanan dinas luar negeri wali kota berarti sama saja dengan melakukan kebohongan publik. Jika memang tak menggunakan APBD berapa yang diberikan pihak penyelenggara dan berapa yang diambil dari APBD. Lebih banyak mana sumber dananya? Penyelenggarakah atau APBD," kata pria yang juga Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Surabaya ini.

Terlebih menurut Mahfudz dalam waktu dekat ini Wali Kota Risma akan kembali melakukan PDLN. Pada tanggal 11 hingga 13 Desember mendatang berencara melakukan kunjungan ke Turki. Agendanya untuk menghadiri undangan dari Partai Pembangunan dan Keadilan (AK Party Women’s Wing), Republik Turki.

Untuk acara ini Mahfudz memberikan sorotan khusus. Karena beredar kabar yang diajak ke Turki beberapa orang pejabat alias tak hanya satu atau dua orang saja. "Tidak bisa begitu, harus spesifik. Jangan mentang-mentang kesayangan lantas dipilih," imbuhnya.

Selain Mahfudz, mantan anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019 Vinsensius Awey juga turut memberikan sorotan. Terlebih belakangan ini dia mengetahui ternyata Wali Kota Risma biasa mengajak keluarga dalam rombongan ketika PDLN. 

"Kalaupun perjalanan putra putri walikota merupakan beban pribadi namun alangkah baiknya perjalanan tugas tidak menyertakan keluarga dalam rombongan dinas pemerintahan," ujar Awey sapaan akrabnya.

Dia melanjutkan beda halnya kalau perjalanan pribadi tentu tidak ada masalah. "Jadi siapapun orang pemerintahan dan apalagi kepala daerah, tentu kurang elok jadinya kalau berpergian dalam rangka dinas mengajak serta sanak saudara. Ini harus menjadi bahan evaluasi tersendiri bagi siapapun yang menyandang predikat sebagai orang pemerintahan. Agar dikemudian hari lebih bijak memilah mana untuk urusan pribadi dan mana urusan dinas," imbuh pria yang juga wakil ketua di DPD Nasdem Surabaya ini.

Sebelumnya Awey merinci dalam sekali perjalanan dinas tersebut Wali Kota Risma bisa menghabiskan anggaran hampir Rp 1 miliar. "Antara Rp 400 sampai 800 juta. Tergantung berapa lama dan seberapa jauh kunjungannya," kata dia.

Selain itu sebelumnya Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa juga turut memberikan komentar aktivitas PDLN Risma Ini. Lantaran surat izin sudah sampai di mejanya. Pihaknya pun mempelajari secara detail surat izin tersebut. Dalam surat izin itu diketahui bahwa, biaya kunjungan tersebut menggunakan APBD.

“Saya sudah membaca surat dan (kunjungan ke Turki) menggunakan APBD. Sementara saya membaca dari link berita katanya tidak pakai APBD. Maka saya menyampaikan jangan jangan salah ketik. Itu saja. Bisa direvisi kalau salah ketik,” jelas Khofifah usai menghadiri ‘Rapat Koordinasi Provinsi Jatim Tahun 2019’ di Grand City, Jum’at (22/11/2019) lalu.