Imam Thahir, Ketua DRD Kabupaten Bondowoso (Foto : Muhlis/Jatimtimes )
Imam Thahir, Ketua DRD Kabupaten Bondowoso (Foto : Muhlis/Jatimtimes )

Ketua Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Bondowoso, KH. Imam Thahir mengaku tidak pernah menolak keberadaan DRD pada saat ia masih menjabat sebagai anggota DPRD Bondowoso.  

Hal itu dikatakan menyusul adanya sejumlah pihak yang menyebut bahwa KH. Imam Thahir tidak konsisten dengan pernyataannya. 

"Saya tidak pernah mengatakan menolak keberadaan DRD waktu saya masih menjadi anggota dewan. Saya hanya menanyakan tentang kontribusi dan eksistensi DRD saat itu. Jika saat ini saya menjadi bagian dari DRD, itu tak lain karena saya dan partai saya adalah salah satu bagian yang mendukung pemerintah saat ini.  Tentu saya ingin memberikan yang terbaik untuk kepentingan masyarakat Bondowoso, " ujarnya.

Menurut Thahir, DRD memiliki tugas untuk membantu pemerintah daerah yang salah satunya adalah percepatan pembangunan sebagaimana visi dan misi bupati Salwa. Pihaknya akan melakukan inovasi dan pakaian agar pemerintahan saat ini dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

"Kita telah menyusun naskah Jakarta, yakni program strategis pembangunan daerah. Kita sudah bekerja kok. Liat saja nanti hasilnya,"ujar mantan anggota DPRD ini.

Sementara itu, Koordinator LSM Jaka Jatim, Jamharir mengatakan bahwa semua pihak masih ingat terkait penolakan KH. Imam Thahir atas keberadaan DRD waktu itu. Namun demikian hal itu tak penting diperdebatkan karena saat ini kyai Thahir sudah menjadi bagian dari DRD dan harus bekerja dengan optimal.

"Sebab DRD memiliki posisi sangat strategis, dengan DRD pemerintah kabupaten bisa mengidentifikasi semua persoalan daerah dengan pendekatan saintefik, pendekatan ilmu pengetahuan dan tekhnologi. Dari Kajian yang di lakukan di DRD, Pemerintah dapat menguarai semua persoalan itu,"katanya.

DRD bertugas untuk menentukan skala prioritas Agenda Riset Daerah. Dengan  ARD di maksud, Bappeda dan OPD bisa menindaklanjuti menjadi riset daerah, tentu dengan melibatkan pihak ketiga, terutama dengan Perguruan Tinggi atau lembaga penelitian yang kapabel.

"DRD harus nirpolitik, DRD harus lepas dari kepentingan politik. DRD harus berpihak pada ilmu pengetahuan dan kepentingan masyarakat secara umum bukan kepentingan elit politik. Saya melihat dari apa yang disampaikan oleh kyai Thahir bahwa beliau masih membawa baju politik ke ranah DRD.  Ini tidak boleh, haram menurut ukuran politik, " jelasnya.

Personel DRD, kata Jambarir adalah orang yang punya kapasitas dan kapabilitas, terutama mereka yang memiliki latar belakang pendidikan yang cocok dengan kebutuhan daerah dan kebutuhan pembangunan daerah. 

"Hasil kajian DRD akan menjadi acuan pemerintah daerah, terutama bupati untuk menentukan skala prioritas program pemerintah daerah. Karena itu, DRD adalah wajah bupati. Dapur Bupati. Dari DRD bupati mempertimbangkan skala prioritas pembangunan daerah,"ujarnya.

Jamharir menambahkan bahwa sistematika kerja DRD harus objektif dan terukur, karena itu harus terbuka ke publik. Apa yang akan mereka lakukan dan apa yang sedang mereka lakukan.