Ribuan pemohon e-KTP di Kabupaten Bondowoso hanya memiliki surat keterangan (suket) dan belum tercetak. Hal ini
Ketua Komisi 1 DPRD Bondowoso, H Tohari, usai melakukan sidak ke kantor Dispendukcapil Bondowoso menjelaskan bahwa hal itu terjadi lantaran kebijakan pemerintah pusat yang hanya mengalokasikan 500 keping blanko KTP per bulan. Sehingga tidak semua pengajuan masyarakat, bisa dicetak.
“Saya berharap, ke depan pemerintah pusat menambah jumlah blanko di Bondowoso,” katanya.
Berdasarkan hasil penelusuran Komisi I data rekam e-KTP sudah di atas 99 persen.
“Saya harap pemerintah pusat menambah alokasi blanko e-KTP. Jangan bukan melihat yang sudah direkam, tapi yang sudah memiliki Suket e-KTP ," katanya.
Tohari melanjutkan bahwa pelayanan secara manual, menjadi salah satu penyebab lambatnya pelayanan semisal tanda tangan kepala dinas.
“Padahal saat ini Kabupaten Bondowoso sudah siap dengan teknologi e-signature, atau tanda tangan elektronik yang sudah siap digunakan. Sehingga tidak perlu menunggu Kepala Dinas jika sedang tugas berada di luar kota,” paparnya.
Namun demikian, H Tohari, menegaskan, bahwa tidak ada alasan keterlambatan bagi Dispenduk dalam pencetakan KK, KIA dan Akte Kelahiran, mengingat blankonya dicetak sendiri oleh Dispenduk.
