Muhmmad Zaenudin, ketua Karang Taruna Desa Kepanjen, Gumukmas, saat menyerahkan surat untuk bupati.(foto : Moh. Ali Makrus / Jatim TIMES)
Muhmmad Zaenudin, ketua Karang Taruna Desa Kepanjen, Gumukmas, saat menyerahkan surat untuk bupati.(foto : Moh. Ali Makrus / Jatim TIMES)

Pembentukan panitia pemilihan kepala desa (pilkades) di Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas, Jember, dipersoalkan  karang taruna setempat. Karang taruna menilai terbentuknya panitia pilkades di Desa Kepanjen cacat dan melanggar permendagri dan perbup.

“Dalam pembentukan panitia pilkades, permendagri dan perbupnya sudah jelas bahwa panitia pilkades dibentuk oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan desa atau LKD. Tapi di desa kami, unsur LKD-nya tidak dilibatkan, seperti saya dari karang taruna maupun PKK dan kader posyandu. Saat pembentukan panitia pilkades kemarin, LKD tidak ada. Yang diundang menyebut perwakilan pemuda saja. Yang saya pertanyakan, pemuda yang mana?" ujar Muhammad Zaenudin selaku ketua Karang Taruna Desa Kepanjen kepada wartawan Rabu (14/8/2019).

Bahkan Zaenudin menganggap, pembentukan panitia pikades sudah dikondisikan sebelumnya. Hal ini diketahui setelah pihaknya mendapat pengakuan dari salah satu panitia pilkades yang ditemuinya. 

“Ada salah satu panitia pilklades yang saya temui mengatakan bahwa dirinya diminta untuk menjadi panitia pilkades inti. Padahal saat itu belum dibentuk. Jadi, pembentukannya seperti setingan,” ujarnya.

Karena itu, pihaknya berkirim surat ke bupati Jember agar dilakukan pembentukan panitia pilkades ulang di Desa Kepanjen dan membatalkan keputusan BPD tentang panitia pilkades. “Saya berkirim surat ke bupati agar membatalkan surat keputusan BPD dan melakukan pembentukan panitia pilkades ulang atau pilkades di Desa Kepanjen ditunda,” tandas Zaenudin.

Miskat, ketua panitia pilkades Desa Kepanjen, saat dihubungi media ini mengatakan bahwa pihaknya hanya menjalankan tugas. Pembentukan panitia bukan kewenangannya. “Saya hanya menjalankan tugas dan saat pembentukan sudah melibatkan perangkat desa dalam hal ini BPD, tokoh masyarakat dan juga unsur pemuda,” ujar Miskat.

Namun saat ditanya legalitas unsur pemuda yang dimaksud apakah sudah mewakili LKD, Miskat tidak mengetahuinya. “Kalau unsur pemuda itu mewakili TKD atau tidak, saya tidak tahu. Yang jelas ada unsur pemudanya waktu pembentukan. Silakan konnfirmasi ke BPD saja,” ujar Miskat

Sementara, Ketua BPD Desa Kepanjen Soleh saat dihubungi mengatakan bahwa pembentukan panitia pilkades sudah memenuhi tiga unsur. Yakni perangkat desa, tokoh masyarakat dan LKD.

“Pembentukan panitia kemarin sudah sesuai mekanismenya. Ada perangkat desa, tokoh masyarakat, dan LKD. Nah LKD ini ada unsur pemuda, karang taruna, PKK dan posyandu. Jadi, tidak harus ketuanya yang diundang.vtoh kemarin waktu pembentukan pembina karang taruna juga ada,” ujar Soleh.