Upaya meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan di Kabupaten Malang, tidak hanya fokus di sekolah dasar (SD) maupun SMP saja. Tapi pendidikan anak usia dini (PAUD), pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) sampai lembaga kursus dan keterampilan (LKP), pun tidak lepas dari perhatian Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.
Sentuhan Dinas Pendidikan terhadap berbagai lembaga tersebut, terlihat dari digelarnya supervisi terhadap sekitar 90 lembaga PAUD dan Pendidikan Masyarakat di Kabupaten Malang, dalam upaya menggapai akreditasi A.
Akreditasi A bagi PAUD, PKBM dan LKP menjadi salah satu syarat minimal bagi lembaga pendidikan dalam memberikan pengajaran berkualitas yang sedang terus digenjot oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Pasalnya, akreditasi yang merupakan bentuk pengakuan terhadap kualitas pendidikan dan diberikan oleh kementerian terkait, telah menjadi keharusan setiap lembaga pendidikan.
"Masyarakat semakin selektif dalam mencari sekolah yang berkualitas untuk anak-anaknya. Tak terkecuali dengan pendidikan usia dini serta lembaga pendidikan lain untuk masyarakat. Akreditasi ini bisa membantu dalam memberikan hal itu. Walau saat ini tidak ada lagi sekolah favorit," ucap M Hidayat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, melalui Kabid PAUD dan Dikmas Ahmad Wahib Arif, Rabu (24/07/2019).
Penghapusan sekolah favorit ini pula yang membuat Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, berupaya melakukan pemerataan kualitas di berbagai lembaga pendidikan tersebut. Dengan menggandeng Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Timur (Jatim) dalam supervisi terhadap 90 lembaga PAUD, PKBM dan LKP di Kabupaten Malang.
Melalui Kepala Seksi (Kasie) Pengembangan Sumberdaya BP PAUD dan Dikmas Provinsi Jatim, Bambang Windoko, disampaikan predikat akreditasi A menjadi kebutuhan bagi lembaga pendidikan yang disupervisinya. "Tentunya menjadi penting untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di dalam masyarakat. Karena itu pula kami meminta kepada seluruh lembaga pendidikan untuk tidak menutupi kendala, kekurangan atau masalah dalam meraih akreditasi A bagi sekolahannya," ujar Bambang.
Dia juga menyatakan apabila ada kendala, maka jangan segan untuk mengomunikasikan dengan dinas terkait. "Karena untuk mendapatkan akreditasi itu kan ada evakuasi. Misalnya kalau sudah dapat akreditasi A, peninjauan ulangnya lima tahun, kalau C menunggu 2 tahun untuk ikut lagi akreditasi untuk mendapatkan A. Begitu pula akreditasi B. Jadi terus ada evaluasi sampai dapat akreditasi A," ungkapnya.
Dengan hal tersebut, Bambang meminta agar seluruh lembaga atau sebagian pendidikan non formal, untuk terbuka bila ada kekurangan, kendala dan persoalan dalam mendapatkan akreditasi A.
Seperti diketahui terdapat 8 standar dalam mendapatkan akreditasi A bagi lembaga pendidikan. Yakni, standar isi, proses, kompetensi lulusan, guru, pengelolaan, biaya, penilaian, sarana dan prasarana. 8 standar tersebut jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga tidak bisa satu standar tertentu yang didahulukan dengan yang lainnya, tapi berjalan beriringan satu sama lainnya.
Terkait supervisi terhadap 90 lembaga pendidikan non formal yang dilakukan, Bambang menyampaikan, masih dalam tahap pemetaan awal. "Supervisi ini untuk melihat kesiapan lembaga atau satuan pendidikan non formal yang akan diakreditasi BAN-PAUD Provinsi Jatim," ujarnya.
Sentuhan BP PAUD dan Dikmas Jatim tersebut, tentunya memperlihatkan, bahwa kepedulian dunia pendidikan non formal pun terus ditingkatkan kualitas pendidikannya oleh pemerintah. Dinas Pendidikan Kabupaten Malang pun tidak hanya menguatkan kualitas pendidikan di tingkat dasar dan menengah saja, tapi juga menyasar pada tingkat PAUD dan pendidikan non formal lainnya.
"Ini memperlihatkan bahwa pemerintah sampai tingkat daerah memiliki harapan besar dan kepedulian terhadap PAUD dan Dikmas ke depannya," pungkas Ahmad.
