Prihatin Ada Pelajar SMP Tidak Bisa Baca Tulis, Gus Birbik : Kebijakan Kurikulum Merdeka Harus Diperbaiki
Reporter
Moh. Ali Mahrus
Editor
A Yahya
30 - Aug - 2025, 07:50
JATIMTIMES - Anggota Komisi B DPRD Jember dari Fraksi Golkar H. Ahmad Birbik Munajil Hayat atau Gus Birbik, mengaku prihatin melihat sendiri ada siswa sudah duduk di bangku SMP tapi belum bisa membaca.
Hal ini disampaikan oleh politisi yang juga keponakan mantan Wabup Jember KH. M. Hanya Firjoun Barlaman (Gus Firjoun) saat menggelar reses bersama dengan sebuah guru, kepala sekolah serta tokoh masyarakat perwakilan dari kecamatan Ajung, Kaliwates, Sumbersari dan Pakusari.
Baca Juga : Buntut Ricuh, Sejumlah Pos Polisi di Kota Malang Dibakar Massa
Menurut Gus Birbik, adanya siswa yang sudah duduk di bangku SMP, saat pihaknya melakukan kunjungan ke beberapa sekolah di Kabupaten Jember. "Saya sangat prihatin saat melakukan kunjungan ke salah beberapa sekolah SMP, ada salah satu siswa yang sudah kelas 2, ternyata belum bisa membaca, ini sangat ironis sekali," ujar Gus Birbik.
Saat mengetahui hal ini, dan menanyakan kepada gurunya, tidak bisanya salah satu siswa SMP membaca, dikarenakan sistem dalam kebijakan pendidikan yang perlu diperbaiki, dimana kebijakan saat ini adalah tidak bolehnya siswa tinggal kelas atau tidak naik kelas.
"Adanya siswa di bangku SMP yang belum bisa baca, ada beberapa faktor pemicunya, yakni kebijakan sekolah yang mengharus siswa tidak boleh tinggal kelas, dan tuntutan guru yang harus kreatif," bebernya.
Pihaknya pun menilai, kebijakan seperti ini ditambah dengan kurikulum merdeka, sudah tidak relevan dengan kondisi yang sebenarnya.
"Kebijakan ini yang harus diperbaiki, sekolah dituntut benar-benar secara objektif bukan secara subjektivitas, karena kebijakan itu akhirnya memaksa dia harus mengikuti kebijakan yang sebenarnya bukan keinginan dari sekolah," jelasnya.
Pihaknya pun menilai, perlunya ada perubahan kurikulum, bagaimana caranya siswa tidak dipaksakan untuk naik kelas kalau memang itu memang masih belum waktunya.
Baca Juga : Nota Kesepakatan KUA-PPAS 2025 Ditandatangani, DPRD dan Pemkab Blitar Mantapkan Langkah Pembangunan
"Perlu ada tambahan cara pendidikan, bagaimana siswa di seluruh pendidikan, terutama yang di Jember, bukan anak yang dipaksakan untuk menjadi anak lulus sekolah tapi dia punya kualitas betul dengan pendidikan," paparnya.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti pendidikan Daring yang kadang dilakukan oleh pihak sekolah, dimana disaat orang tua diminta untuk menjauhkan anak-anak dari Gaway atau HP, tapi disisi lain justru belajar sistem daring memaksa anak-anak untuk menggunakan HP.
"Kalau anak-anak diajarkan untuk tidak main HP, ya juga harus di dukung oleh pemerintah, dengan tidak memberlakukan pendidikan sistem Daring, karena hal ini akan kembali membiasakan anak-anak bersentuhan dengan HP," pungkasnya. (*)
