Bupati Blitar Mutasi Pejabat, Delapan Pimpinan OPD Masih Kosong

JATIMTIMES - Meski Bupati Blitar Rijanto melantik 153 pejabat struktural dalam rotasi besar-besaran pada Jumat, 29 Agustus 2025, delapan organisasi perangkat daerah (OPD) tetap belum memiliki pimpinan definitif. Kursi kosong itu untuk sementara diisi pelaksana tugas (Plt) sambil menunggu proses seleksi terbuka.

Dalam prosesi yang digelar di Pendopo Ronggo Hadinegoro itu, Rijanto melantik 15 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, 79 pejabat administrator, serta 59 pejabat pengawas. Dalam sambutannya, Rijanto menegaskan mutasi bukan sekadar rutinitas seremonial. Ia menyebutnya sebagai langkah penting menjaga birokrasi agar tetap dinamis. “Mutasi perlu dan penting, karena tanpa penyegaran maupun reorganisasi, birokrasi akan stagnan,” ujar Bupati.

Baca Juga : Paska Dikukuhkan, Kades Tunggangri Dilantik Camat Kalidawir Lanjut Sertijab

 Ia menambahkan, proses ini dirancang lebih ketat dibanding periode sebelumnya. Setiap tahapan, mulai dari pembentukan panitia seleksi, uji kompetensi, hingga penyampaian laporan hasil kepada Gubernur Jawa Timur, Menteri Dalam Negeri, dan BKN, dilalui dengan disiplin. Bahkan izin pelantikan pun harus diperoleh dari kementerian terkait.

Rijanto menekankan, promosi dan mutasi kali ini digelar bukan sebagai ajang balas dendam politik atau kepentingan kelompok tertentu. Ia mengingatkan bahwa setiap pejabat yang baru dilantik harus menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. “Tidak perlu ada yang ngrundel atau kecewa ditempatkan di instansi tertentu. Jadikan jabatan ini sebagai momentum untuk semakin mengukuhkan diri sebagai abdi negara, pelayan masyarakat. Bukan diladeni, tapi ngladeni,” tegasnya.

Bupati juga menyinggung capaian fiskal daerah. Hingga 27 Agustus 2025, realisasi pendapatan baru 59,42 persen, sementara belanja daerah tercatat 48,12 persen. Kondisi itu, menurutnya, menuntut setiap pejabat bergerak cepat. Ia meminta birokrasi tampil lebih lincah, profesional, dan berorientasi pada hasil. “Tantangan kita sebagai abdi negara saat ini benar-benar diuji. Diperlukan pejabat yang bisa bergerak sat set, gerak cepat, agar birokrasi dinamis dan pelayanan publik semakin berkualitas,” katanya.

Meski 153 pejabat sudah dilantik, Pemkab Blitar masih menyisakan pekerjaan rumah. Kepala BKPSDM Kabupaten Blitar, Achmad Budi Hartawan, menjelaskan bahwa delapan OPD masih belum memiliki pimpinan definitif. Delapan dinas itu antara lain Dinas PU, Dinas Perkim, Dinas P3APPKB, Bappeda, DPMPTSP, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas PMD, serta BPBD.

Untuk sementara, posisi strategis tersebut akan diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Budi menegaskan, pelayanan publik tetap harus berjalan tanpa hambatan. “Delapan OPD itu nantinya akan segera dilakukan seleksi terbuka. Tapi mekanismenya tetap harus dimintakan izin lebih dulu ke pusat. Kalau izin sudah turun, baru prosesnya bisa dijalankan. Waktunya secepatnya, meski kami tidak bisa menentukan deadline,” ujar Budi.

Ia menambahkan, Pemkab Blitar menargetkan jabatan kosong itu nantinya diisi oleh pejabat yang benar-benar kompeten. Prinsip meritokrasi akan dijaga, agar setiap kursi yang terisi membawa energi baru bagi birokrasi dan pembangunan daerah.

Rotasi kali ini menempatkan sejumlah nama lama pada jabatan baru. Khusna Lindarti, S.Sos., M.Si. kini menjabat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah. Toha Mashuri, S.Sos., MM. dipercaya sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan. Bambang Dwi Purwanto, S.STP., M.Si. dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Politik, sementara drh. Adi Andaka, M.Si. menduduki jabatan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Dalam jajaran organisasi perangkat daerah, Drs. Rully Wahyu Prasetyowanto, ME. dipercaya sebagai Inspektur. Agus Santosa, S.Sos., M.Si. dilantik menjadi Kepala Dinas Pendidikan, sedangkan Drs. Mikhael Hankam Indoro, M.Si. menempati posisi Kepala Dinas Sosial. Puguh Imam Susanto, S.Sos., M.Si. kini memimpin Dinas Perhubungan, sementara Ivong Berttyanto, ST., M.Si. dipercaya memimpin Dinas Tenaga Kerja.

Baca Juga : Biasakan Jangan asal Accept Agar tak Kebobolan Secara Digital, Pasword Pun Harus Beragam

Selanjutnya, Iwan Dwi Winarto, ST., MM.T. ditunjuk sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Ir. Setiyana, MM. menempati jabatan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Eko Susanto, ST., M.Si. kini memimpin Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Achmad Cholik, S.Sos., MM. dilantik sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Sementara itu, Suhendo Winarso, S.STP., M.Si. dipercaya menjabat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Nama lain seperti dr. Endah Woro Utami, MMRS. juga masuk dalam jajaran pejabat eselon II dengan jabatan sebagai Direktur RSUD Ngudi Waluyo Wlingi.

Rijanto mengingatkan agar pejabat baru tidak berjalan sendiri-sendiri. Ia mendorong kerja kolaboratif lintas sektor. Loyalitas yang diharapkan, menurutnya, bukan sekadar kepatuhan formal, melainkan kemampuan bekerja sama mewujudkan visi-misi daerah. “Bisa menjadi pimpinan, bukan bos. Mampu merangkul dan menjadi teladan bawahan,” ucapnya.

Ia juga menyinggung pentingnya adaptasi teknologi. Birokrasi, kata dia, kini sarat dengan tuntutan digital. Generasi muda di lingkup ASN yang akrab dengan teknologi harus dirangkul sebagai kekuatan baru.

Di akhir sambutannya, Rijanto mengajak seluruh pejabat untuk menuntaskan agenda pembangunan. Ia mengingatkan, masih banyak program yang harus dikebut setelah rangkaian peringatan Hari Jadi Blitar ke-701 dan HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Dengan semangat hurub hambangun praja, ia mengajak seluruh perangkat daerah meninggalkan ego sektoral dan berlari mengejar target.

“Besok, para pejabat yang baru dilantik harus langsung menempati posisi sesuai amanah. Mari kita terus berikhtiar, menjalankan tugas ini dengan niat ibadah. Semoga Allah meridhoi upaya kita bersama untuk terus berkarya, labuh bekti marang negoro,” pungkasnya.