Muhammadiyah Malang Somasi Wali Kota, Wakil Wali Kota Tak Tersentuh

JATIMTIMES - Kondisi perpolitikan di Kota Malang mulai menghangat pasca munculnya somasi LBH Muhammadiyah Kota Malang. Dalam surat tersebut yang disomasi hanyalah Wali Kota Malang Wahyu Hidayat. Sedangkan Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin yang notabene merupakan kader Muhammadiyah tidak ikut disomasi.

Release yang dikeluarkan LBH Muhammadiyah Kota Malang tersebut isinya adalah mendesak transparansi retribusi dan ingatkan janji wali kota. Informasi didapat JatimTIMES, surat somasi tersebut telah dikirimkan ke Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Malang pada 25 Agustus 2025 lalu. Dengan perihal yang tertulis sebagai somasi pertama. 

Baca Juga : 25 Anak Terlantar di Kota Malang Resmi Ditetapkan Memiliki Wali Hukum

Di dalamnya terdapat 4 hal yang menjadi tuntutan. Yakni tranparansi penggunaan dana retribusi, audit menyeluruh tata kelola pasar, perbaikan segera fasilitas Pasar Besar dan pemenuhan janji politik Wali Kota terpilih sebagaimana kontrak politik Pilkada terkait renovasi Pasar Besar (tanpa pembongkaran total). 

Mengenai adanya somasi kepada wali kota tersebut, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Malang memastikan bahwa sampai saat ini masih terus membersamai Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dan Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris PDM Kota Malang, Imam Abda'i, Kamis (28/8/2025). 

Pernyataan tersebut untuk menyikapi beredarnya surat somasi dari Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBH AP) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Malang yang ditujukan untuk Wali Kota Malang Wahyu Hidayat.

Imam membenarkan adanya somasi tersebut. Namun dirinya mengaku bahwa segala tuntutan yang ada di dalam somasi tersebut bukan menjadi bagian dari upaya untuk berseberangan dengan Wali Kota Malang. Terlebih juga mengingat bahwa Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin merupakan kader Muhamamdiyah. 

"Jadi kami tidak berseberangan dengan Wali Kota Malang, nah surat (somasi) itu kan kesannya Muhammadiyah berseberangan. Karena kami di Muhammadiyah tidak seperti itu, Muhammadiyah itu masih bersama pak Wali Kota, apalagi wakil walikota adalah kader Muhammadiyah," terang Imam. 

Imam berdalih bahwa melalui surat somasi tersebut, ia berusaha memberikan edukasi kepada masyarakat dan pemerintah. Sekaligus untuk tetap secara profesional merespon hal-hal yang menjadi aduan masyarakat, termasuk melalui LBH AP PDM Kota Malang. 

"Berkaitan dengan rilis itu sebetulnya hanya sekadar sapaan saja, dari sisi majelis yang selama ini dibina oleh LBH AP itu tadi yang memang khusus melakukan pendampingan," jelas Imam. 

Baca Juga : Cegah Salah Data Adminduk, Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tekankan Validasi di Faskes

Selain itu, dirinya menegaskan bahwa PDM Kota Malang sangat mendukung berbagai program pemerintah. Termasuk dalam kepemimpinan Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dan Wakil Wali Kota Ali Muthohirin saat ini. 

Sedangkan terkait tuntutan yang tertulis hanya ditujukan ke Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, ia tak banyak memberikan penjelasan. Hanya saja menurutnya, apa yang tertuang di dalam somasi tersebut merupakan murni sikap dari LBH AP, bukan sikap yang dirumuskan bersama PDM Kota Malang. 

"Sebetulnya itu bukan kebijakan pimpinan. Ini adalah (sikap) dari LBH AP Muhammadiyah yang memberi edukasi, solusi. Intinya toh nanti juga mencari win-win solution dan duduk bersama mencari yang terbaik untuk umat," tuturnya. 

Ia juga menepis adanya maksud tertentu atas somasi tersebut. Termasuk adanya kabar yang beredar bahwa somasi tersebut sarat bermuatan kepentingan politis. 

"Tidak ada maksud secara politis, tidak ada, itu murni pandangan hukum dan bagian apa yang diminta oleh masyarakat," pungkasnya.