Harisandi DPRD Jatim Minta Penanganan Campak di Madura Libatkan Ulama

JATIMTIMES - Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Harisandi Savari menaruh perhatian serius terhadap wabah campak yang melanda Kabupaten Sumenep, Madura. Ia ingin penanganan terhadap kasus tersebut melibatkan para ulama. 

Sejauh ini, wabah campak sudah menjangkiti lebih dari 2.000 anak terjangkit. Dari jumlah tersebut, 17 meninggal dunia, dan penyebaran meluas ke 26 kecamatan.

Baca Juga : Vinanda Dampingi Khofifah Berangkatkan Jalan Sehat dan Tinjau Pasar Murah

Harisandi Savari menilai rendahnya cakupan imunisasi menjadi penyebab utama. Menurut dia, masih ada hambatan serius di lapangan yang membuat cakupan imunisasi belum maksimal.

Sebagian masyarakat Sumenep masih meragukan vaksin karena khawatir mengandung bahan yang haram. Padahal, isu ini sudah dibahas para ulama, termasuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Ini hanya masalah miskomunikasi. Dalam Islam, menjaga jiwa adalah tujuan utama syariat. Obat dan vaksin yang menyelamatkan nyawa justru dianjurkan, bahkan wajib, bila tidak ada alternatif lain,” papar legislator asal Dapil Madura ini.

Harisandi mendorong Pemprov Jatim untuk mengedepankan transparansi medis dan menggandeng ulama dalam sosialisasi vaksin. Menurut dia, pihak medis perlu menjelaskan kandungan dan  pembuatan vaksin dengan bahasa sederhana, disertai bukti hasil uji klinis.

Selain itu, pemprov  bisa bekerja sama dengan MUI maupun ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah untuk memberikan kepastian hukum syariat kepada masyarakat.

“Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2016 sudah jelas menyatakan bahwa imunisasi diperbolehkan (mubah) sebagai ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh dan mencegah penyakit. Ini yang perlu terus disampaikan,” urai politisi PKS ini.

Baca Juga : Kawal Anggaran 2026, Komisi II DPRD Blitar Prioritaskan Ketahanan Pangan dan UMKM

Terkait hal ini, Pemerintah Provinsi Jatim telah merespons cepat melalui imunisasi masal Outbreak Response Immunization (ORI) yang dimulai sejak 25 Agustus, menargetkan anak usia 9 bulan–6 tahun. Program ini diperkuat dengan distribusi vaksin MR serta dukungan lintas sektor.

“Kami tentu mengapresiasi langkah Pemprov Jatim yang sudah meninjau langsung dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari babinsa, bhabinkamtibmas, perguruan tinggi, hingga posyandu. Pendekatan ini penting untuk memperluas jangkauan imunisasi dan edukasi,” kata Harisandi.