Fraksi Nasdem DPRD Jatim Dorong Pemprov Efisiensi Belanja Rutin

JATIMTIMES - Fraksi Partai Nasdem DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) menyampaikan sejumlah catatan penting terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Jatim. Salah satu yang jadi sorotan adalah mengenai kenaikan belanja daerah. 

Juru bicara (jubir) Fraksi Nasdem Khusnul Arif menyambut baik alokasi anggaran belanja daerah yang meningkat signifikan menjadi Rp32,93 triliun. DPRD Jatim mendukung prioritas belanja pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program sosial.

Baca Juga : Pemkab Bondowoso Pastikan BLT DBHCHT Tepat Sasaran, 7.556 Buruh Tembakau Terima Bantuan

"Namun kami menekankan pentingnya efisiensi belanja rutin serta memastikan bahwa belanja modal diarahkan pada sektor produktif yang memberikan multiplier effect nyata bagi perekonomian masyarakat," ungkap Khusnul Arif.

Sejalan dengan itu, dia juga mengulas bahwa  pertumbuhan ekonomi Jatim sebesar 5,23 persen merupakan capaian yang menggembirakan di tengah ketidakpastian global. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan adanya keberhasilan pembangunan.

Kendati demikian, pihaknya mengingatkan bahwa masih ada hal yang perlu diperhatikan oleh Pemprov Jatim terutama soal pemerataan pembangunan antarwilayah di Jatim.

"Kami menilai bahwa disparitas antarwilayah, kerentanan sosial- ekonomi, serta risiko bencana masih perlu mendapat perhatian serius," tegasnya.

Catatan lain yang diutarakannya yakni soal pendapatan daerah dalam perubahan APBD 2025 meningkat menjadi Rp28,53 triliun. Meskipun pihaknya mengapresiasi peningkatan pendapatan daerah tersebut namun hal itu masih bergantung pada pada transfer pusat dan pungutan pajak. Oleh karenanya perlu pengoptimalan pemanfaatan aset dan berbagai potensi yang ada di Jatim.

Baca Juga : Gumitir Ditutup, Anggota DPRD Banyuwangi Asal Kalibaru Minta JLS Segera Tuntas

"Tingginya ketergantungan terhadap transfer pusat serta belum optimalnya pemanfaatan aset daerah menjadi catatan yang harus segera ditindaklanjuti," ujarnya.

Mengenai defisit dan pembiayaan, pihaknya mencermati bahwa defisit anggaran yang mencapai Rp4,397 triliun ditutup melalui pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran (silpa). Menurut DPRD, pemanfaatan silpa hanya dapat menjadi solusi jangka pendek.

"Oleh karena itu, dibutuhkan strategi fiskal jangka menengah yang lebih terukur agar kesinambungan APBD dapat terjaga," tandasnya.