Wali Kota Blitar Dorong ASN Tak Berpuas Diri Usai Raih SAKIP Predikat A

JATIMTIMES - Balai Kusumowicitro, Selasa siang (19/8/2025), menjadi saksi bagaimana Pemerintah Kota Blitar mengukuhkan tradisi akuntabilitas kinerja. Deretan pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) hadir dengan raut muka serius namun penuh kebanggaan. 

Di atas panggung, Wali Kota Blitar H. Syauqul Muhibbin, yang akrab disapa Mas Ibin, menyerahkan anugerah SAKIP Award 2025, sebuah penghargaan tahunan yang menegaskan bahwa kinerja birokrasi bukan sekadar formalitas, melainkan cermin kepercayaan publik.

Baca Juga : Mbak Wali Kediri Resmi Jadi Ibunda Guru Kota Kediri, Ajak PGRI Kolaborasi Majukan Pendidikan

Dalam sambutannya, Mas Ibin menyebut sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) sebagai “urat nadi” birokrasi modern. Ia menilai capaian Pemkot Blitar, yang konsisten mendapat predikat A, merupakan kebanggaan bersama. Namun, ia menekankan, kebanggaan itu tidak boleh membuat aparatur cepat puas. 

“Pemerintah Kota Blitar selama ini predikatnya cukup bagus di setiap laporan keuangan dan selalu meraih A. Itu sangat membanggakan, tapi jangan sampai kendor. Tata kelola pemerintahan harus berjalan cepat,” ujarnya.

Mas Ibin menegaskan, birokrasi tidak bisa hanya mengandalkan pola lama. Menurutnya, dinamika pemerintahan akan selalu menghadirkan pola baru, termasuk program-program nasional yang menuntut kesiapan daerah. Ia menyinggung soal kebijakan efisiensi anggaran yang pernah diberlakukan pemerintah pusat, hingga program makan siang gratis dan Sekolah Rakyat yang kini menjadi perhatian.

“Teman-teman ASN tidak boleh terjebak pada pola yang biasa-biasa saja. Harus siap menghadapi tata kelola yang berbeda, termasuk program baru dari pusat maupun daerah. Ini akan berdampak pada pelaporan kinerja. Karena itu kita harus terus berbenah, memperbarui cara kerja agar tetap relevan,” tutur Mas Ibin.

Baginya, SAKIP bukan sekadar laporan administratif. Ia adalah instrumen untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, sekaligus efisiensi. “Setiap laporan kinerja harus dilakukan dengan baik, transparan, akuntabel, dan terbuka,” tambahnya.

Inspektur Daerah Kota Blitar, Ratih Dewi Indarti, melaporkan bahwa SAKIP Award tahun ini melibatkan penilaian terhadap 30 OPD di lingkungan Pemkot. Hasilnya, semua perangkat daerah berhasil meraih nilai A. Tiga OPD dengan nilai terbaik adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Ketiganya berhak membawa pulang piala, sertifikat, dan uang pembinaan. “Penilaian ini bukan hanya ajang kompetisi, melainkan mekanisme evaluasi untuk memastikan kinerja perangkat daerah tetap dalam jalur akuntabilitas,” jelas Ratih.

Ia mengingatkan agar capaian tersebut tidak berhenti sebagai catatan administratif. “Jika sudah mencapai predikat sangat baik atau A, maka tantangannya adalah mempertahankan, bahkan meningkatkannya ke depan,” katanya.

Penilaian kinerja OPD ini bukan tanpa dasar. Regulasi yang menopang cukup jelas: Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Keduanya mengamanatkan kepala daerah untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan melalui perangkat daerah secara periodik.

Bagi Pemkot Blitar, SAKIP Award menjadi cara untuk menginternalisasi amanat tersebut sekaligus memberi apresiasi. Tidak hanya kepada unit kerja yang berhasil mempertahankan standar, tetapi juga kepada mereka yang menunjukkan inovasi dalam tata kelola.

Baca Juga : Drainase Jalan Soehat Malang Belum Digali, Pengerjaan Masih Fokus Penataan Pohon dan Tiang Listrik

Mas Ibin menegaskan, capaian akuntabilitas bukan tujuan akhir, melainkan proses berkelanjutan. Ia menyebut SAKIP Award sebagai pemacu semangat bagi seluruh jajaran. “Penghargaan ini adalah cermin reformasi birokrasi. Jika hari ini kita bisa bertahan dengan predikat A, besok kita harus menyiapkan langkah-langkah menghadapi program baru, tekanan efisiensi, maupun tuntutan transparansi publik yang lebih besar,” katanya.

Menurutnya, laju perubahan di pemerintahan pusat akan selalu berdampak hingga ke daerah. Oleh karena itu, setiap ASN harus memiliki mental adaptif. “Tidak boleh kendor, tidak boleh berhenti berinovasi. Sistem tata kelola pemerintahan berjalan begitu cepat, dan kita harus siap menyesuaikan diri,” tegasnya.

Konsistensi Kota Blitar dalam mempertahankan predikat A menempatkannya sejajar dengan kota-kota besar di Jawa Timur, seperti Surabaya. Mas Ibin bahkan menyebut Kota Blitar sebagai salah satu nominator terbaik se-Jawa Timur. Pencapaian ini, menurutnya, adalah bukti bahwa ukuran kota tidak menentukan kualitas tata kelola.

“Predikat ini patut dibanggakan dan dipertahankan oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Pemkot Blitar,” katanya. Pernyataan ini menegaskan bahwa akuntabilitas tidak bisa hanya ditopang oleh pimpinan, melainkan kolektifitas seluruh aparatur.

Dengan capaian tahun ini, Pemkot Blitar meneguhkan komitmen untuk menjaga akuntabilitas sebagai fondasi pemerintahan. Ratih Dewi Indarti menambahkan, penilaian SAKIP bukan hanya soal angka, tetapi tentang bagaimana setiap program benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. 

“Intinya adalah bagaimana setiap rupiah anggaran yang digunakan bisa dipertanggungjawabkan, dan dampaknya dirasakan publik,” ujarnya.

Mas Ibin menutup acara dengan pesan yang menggema: jangan cepat puas. Bagi dia, birokrasi yang baik adalah birokrasi yang selalu waspada terhadap perubahan. “Apa yang kita capai hari ini adalah hasil kerja keras. Tapi besok, tantangan baru sudah menunggu. Karena itu mari terus berbenah, agar laporan kinerja kita tetap baik, sesuai dengan visi, misi, serta program baru pemerintah pusat maupun daerah,” pungkasnya.