Dindik Dapat Alokasi Rp 9,91 Triliun, Puguh DPRD Jatim: Kualitas Pendidikan Harus Lebih Baik

JATIMTIMES - Sektor pendidikan mendapatkan alokasi anggaran terbesar dalam perubahan APBD Provinsi Jawa Timur (Jatim) 2025. Anggota Komisi E DPRD Jatim Puguh Wiji Pamungkas mendorong, besarnya anggaran pendidikan dibarengi dengan peningkatan layanan dan kualitas pendidikan.

Dalam perubahan APBD 2025, sektor pendidikan bakal mendapatkan kucuran Rp 9,91 triliun. Anggaran tersebut merupakan Belanja Daerah yang akan digunakan oleh Dinas Pendidikan (Dindik) dan SMK Negeri yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). 

Baca Juga : SE Larangan Study Tour Segera Terbit, Kadispendik: Jika Melanggar, Kepala Sekolah Kami Nonaktifkan

"Terkait dengan pendidikan, Rp 9,91 triliun ini bukan barang yang kecil, bukan uang yang sedikit. Maka kualitas layanan pendidikan yang harus dihadirkan oleh Pemprov Jatim kepada masyarakat Jawa Timur harus semakin paripurna, harus semakin baik," ungkap Puguh, Senin (18/8/2025).

Diketahui, lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Pemprov Jatim melalui Dindik yakni jenjang menengah atas, di antaranya meliputi SMA, SMK, dan SLB. Puguh menekankan pentingnya pendidikan di tingkat menengah atas.

"Mengingat anak-anak yang masuk ke dalam sekolah menengah atas ini adalah satu fase mereka masuk ke jenjang usia dewasa. Usia dewasa ini ada dua alternatif, mereka melanjutkan kuliah ke jenjang yang tinggi atau mereka bekerja," jelas Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim ini.

Ia menambahkan, saat ini salah satu konsentrasi Pemprov Jatim adalah memperbanyak SMK. Dalam hal ini, pendidikan vokasi yang tengah digencarkan diharapkan menjadi jawaban terhadap peliknya persoalan dunia kerja.

"Kalau semangatnya hari ini Pemprov Jatim itu dengan memperbanyak SMK-SMK, sebagai bagian dari feeder industri yang ada di Jawa Timur, maka seluruh SMK-SMK yang dimiliki oleh Pemprov Jatim ini harus menghadirkan kualitas pendidikan yang mumpuni," tegasnya.

"Sehingga anak-anak ini nanti bisa langsung berdaya guna, bisa langsung diserap oleh industri tanpa buffer, tanpa rejection, karena mereka sudah dibekali dengan sebagaimana ekspektasi atau kriteria kebutuhan yang dibutuhkan oleh dunia industri," lanjut Puguh.

Baca Juga : DPRD Kabupaten Malang Soroti Pesan Presiden Prabowo: Daerah Jangan Hanya Andalkan APBN

Lebih lanjut, legislator asal Dapil Malang Raya ini juga mendorong agar kualitas pengajaran dan infrastruktur yang dimiliki oleh SMA, SMK, dan SLB di Jatim harus terus benar-benar dipastikan sesuai dengan harapan dan tuntutan zaman.

Dengan demikian, sekolah nantinya tidak sekadar melaksanakan tugas pengajaran dan tugas penyelenggaraan pendidikan, melainkan juga benar-benar berkonsentrasi kepada output berupa kualitas, kapasitas, dan kompetensi yang mumpuni. Sehingga lulusan pendidikan jenjang menengah atas ini diharapkan benar-benar memiliki daya saing.

"Maka anggaran Rp 9,91 triliun ini harus dimaknai, harus diimplementasi dengan hadirnya kualitas layanan penyelenggaraan belajar mengajar yang paripurna di seluruh SMA, SMK, SLB, yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur," pungkasnya.