Kemenko PM dan BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Literasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Lewat Ekosistem Pendidikan

16 - Aug - 2025, 04:40

Menko PM Muhaimin Iskandar bersama Dirut BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro dan jajaran meluncurkan Penguatan Ekosistem Jaminan Sosial Melalui Pendidikan di Universitas Airlangga, Surabaya (14/8/2025). (Foto: BPJS Ketenagakerjaan Blitar)


JATIMTIMES - Pemerintah terus perkuat literasi jaminan sosial bagi masyarakat sejak usia dini. Pada Grand Launching Penguatan Ekosistem Jaminan Sosial Melalui Pendidikan yang diselenggarakan di Universitas Airlangga Surabaya, ditekankan pentingya literasi jaminan sosial dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja Indonesia yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyatakan literasi jaminan sosial yang luas dan merata penting, agar tidak ada masyarakat Indonesia yang tertinggal dan tidak mendapatkan perlindungan.

Baca Juga : Puguh DPRD Jatim Sambut Positif Rencana Prabowo Gelontorkan Rp 178 Triliun untuk Guru

“Sistem Jaminan Sosial Nasional kita semakin bagus, sehingga kita memiliki pondasi yang kuat untuk meneruskan Sistem Jaminan Sosial lebih produktif, tentu banyak kelemahan dan tantangan. Kita berharap perguruan tinggi, universitas, akademisi, ilmuwan menjadi bagian ekosistem yang memperkuat perkembangan Jaminan Sosial Nasional,” ungkap Menko Muhaimin.

Turut hadir dalam Grand Launching Ekosistem Jaminan Sosial Melalui Pendidikan, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, DJSN, Kementerian, Lembaga terkait, dan rektor dari beberapa Universitas.

Penguatan literasi Jaminan Sosial, sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2023 yang mengatur tentang Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023–2024. Perpres ini memberikan pedoman strategis dalam beberapa aspek penting, seperti perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).  Regulasi ini menjadi landasan dalam pelaksanaan program-program edukasi dan literasi jaminan sosial melalui pengembangan modul pendidikan.

Selaras dengan itu, Pramudya menyampaikan bahwa jaminan sosial didasarkan pada prinsip gotong royong, di mana yang mampu membantu dan yang lemah mendapat dukungan. Ia menegaskan, dalam konteks perlindungan jaminan sosial baik di BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan, seluruh pihak akan dilibatkan, mengingat ke depan Indonesia akan menghadapi tantangan populasi menua (aging population).

“Literasi Jaminan Sosial sangat penting bagi masyarakat Indonesia sejak usia dini. Dengan edukasi yang telah diberikan sejak dibangku sekolah dasar diharapkan bisa menjadi bekal saat mereka memasuki dunia kerja, sehingga mereka tahu akan pentingnya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,” ucap Pramudya.

Sejak 2024 hingga saat ini tercatat sosialisasi Modul Muatan Jaminan Sosial sudah dilakukan di 11 Wilayah di tingkat SMA, SMK, MA/Sederajat dengan total sekolah yang sudah mendapatkan Literasi Jaminan Sosial sebanyak 233 sekolah.

Kesadaran literasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan perlu dipupuk sejak dini dan ditanamkan sejak siswa di sekolah dasar, sehingga masyarakat paham bahwa setiap pekerja baik formal maupun informal berhak mendapatkan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, untuk melindungi para pekerja dari berbagai risiko pekerjaan. 

Baca Juga : Komunitas Malang Female Motret, Wadah Perempuan Pecinta Fotografi dari Muda hingga Usia 60-an

Pramudya menekankan pentingnya literasi sebagai langkah awal pembentukan budaya sadar jaminan sosial ketenagakerjaan di masyarakat Indonesia. Hal ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo yang mengusung misi peningkatan lapangan kerja berkualitas dan perkuatan pembangunan SDM melalui implementasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai jaring pengaman kesejahteraan dan menahan terjadinya kemiskinan baru, sebagai pondasi kuat ekonomi dan produktifitas menuju Indonesia Emas 2045.

“Kami berterima kasih atas dukungan dan komitmen dari Kemenko PM, DJSN, BPJS Kesehatan, serta Kementerian dan Lembaga lainnya atas peningkatan literasi muatan Jaminan Sosial bagi seluruh masyarakat. Penguatan pemahaman Jaminan Sosial mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi ini diharapkan menjadi langkah awal pembentukan budaya sadar jaminan sosial di masyarakat sejak dini khususnya perlindungan atas risiko kerja, sehingga Masyarakat Dapat Kerja Keras dan Bebas dari Cemas,” pungkasnya.

Imin

Di tempat terpisah, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Blitar, Eris Aprianto, menyampaikan dukungannya terhadap peningkatan literasi jaminan sosial agar masuk dalam kurikulum pembelajaran. Ia menilai literasi tersebut sangat penting bagi generasi muda yang akan memasuki dunia kerja.

“Literasi jaminan sosial ini penting agar setiap orang yang akan bekerja tahu haknya untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Dengan begitu, risiko kerja bisa diminimalisir dan pekerja dapat bekerja keras tanpa rasa cemas,” ujar Eris.


Topik

Peristiwa, Kemenko PM, BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Ekosistem Pendidikan,



Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat di Indonesia. Sektor industri, perdagangan, dan pariwisata menjadi pilar utama perekonomian Jatim. Pembangunan infrastruktur juga terus dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



cara simpan tomat
Tips Memilih Bralette