Patuhi Megawati, Fraksi PDIP DPRD Jatim Siap Jadi Penyeimbang Pemerintahan

JATIMTIMES - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan posisi partai bukan sebagai koalisi ataupun oposisi, melainkan sebagai penyeimbang pemerintahan. Fraksi PDIP DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) siap memegang teguh posisi tersebut.

Penasihat Fraksi PDIP DPRD Jatim Sri Untari Bisowarno menganggap pernyataan yang disampaikan Megawati dalam pidato politik saat Kongres ke-6 PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Sabtu (2/8/2025) lalu, sebagai bekal bagi semua kader ketika turun ke masyarakat. 

Baca Juga : Cara Cek dan Cairkan Insentif Guru Honorer di Info GTK Dikdasmen.go.id 2025

"Posisi PDI Perjuangan adalah sebagai penyeimbang. Jadi tidak di dalam pemerintahan, tapi sebagai penyeimbang. Ini ditegaskan oleh Ibu Ketua Umum. Apa artinya? Jika program-program pemerintah itu bagus, kita akan terus mendukung pemerintah. Jika ada yang kurang tepat, kita memberikan masukan-masukan," kata Untari, Senin (4/8/2025).

Ketua Komisi E DPRD Jatim itu menjelaskan, pernyataan Megawati tak lepas dari sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia, yakni presidensial. Dalam sistem ini, Presiden bertindak sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan. 

"Jadi bukan parlementer. Sehingga tidak ada istilah koalisi dan oposisi. Yang benar adalah partai yang bersama pemerintah dan ada yang di luar pemerintahan, yang Ibu Ketua Umum Kami menyebutnya sebagai penyeimbang," urai Untari.

Terkait sikap politik ini, Fraksi PDIP DPRD Jatim juga siap mengimplementasikan melalui kerja-kerja kedewanan. Dalam hal ini, jika ada program Gubernur Jatim yang dinilai bagus, maka Fraksi PDIP tak ragu memberikan dukungan. 

"Misalkan programnya Ibu Gubernur itu hal-hal bagus, beasiswa untuk anak-anak miskin, khususnya desil 1-2, ya kita dukung. Wong itu memang diperuntukkan untuk anak-anak kita, apalagi di sekolah swasta," paparnya. 

Legislator asal Dapil Malang Raya ini menilai, pemerintah memang harus mengambil tindakan konkret untuk mempercepat pengurangan kemiskinan ekstrem. Ia menilai, langkah konkret yang dibutuhkan bukan memberikan kail, melainkan hidangan matang.

"Memberikan kail itu kan kerja dulu baru dapat ikan. Kalau ini karena kemiskinan ekstrem, itu perlu yang namanya disuntik. Suntiknya adalah melalui beasiswa-beasiswa yang bisa dipakai untuk kepentingan anak-anak kita ini supaya bisa sekolah dengan baik," tandasnya. 

Baca Juga : Parade Vario160 Pasuruan Disambut Antusias Ribuan Pencinta Honda Vario

Sementara itu, Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Provinsi Jatim Yordan M. Batara-Goa juga menegaskan bahwa posisi PDIP adalah sebagai penyeimbang, bukan oposisi atau koalisi.

"Kita tidak oposisi, kita tidak koalisi, kita adalah penyeimbang. Namun sikap kita jelas, kita mendukung pemerintahan Presiden Prabowo," ungkap Yordan. 

Dalam hal ini, pihaknya juga siap melaksanakan arahan Megawati. Politisi asal Dapil Jatim I Surabaya itu mengaku siap terjun langsung ke masyarakat untuk memastikan semua program pemerintah berjalan dengan efektif dan betul-betul berdampak bagi masyarakat.

"Tentu kalau yang beliau sampaikan ya kami harus mengawal program pemerintah, memastikan bahwa itu berjalan dengan efektif, betul-betul berdampak bagi rakyat. Jadi kami tentu akan berusaha memastikan bahwa program-program pemerintah itu berdampak buat masyarakat dan efektif," pungkasnya.