Ketika Eks Patih Blitar Mengubah Peta Jawa: Warisan Sumowiloyo dari Berbek ke Nganjuk

JATIMTIMES - Di bawah bayang-bayang Gunung Wilis dan denyut aliran Bengawan Brantas, sejarah Jawa bagian barat Kediri mencatat jejak kekuasaan yang tak kalah penting dari pusat-pusat kekuasaan utama kerajaan. Salah satunya adalah Kabupaten Berbek. Pada pertengahan abad ke-19, kabupaten ini menjadi medan percaturan baru antara kolonialisme modern dan kekuatan lokal Jawa. Salah satu tokoh sentral dalam era tersebut adalah Raden Tumenggung Sumowiloyo, bupati yang memerintah dari tahun 1866 hingga wafatnya pada 1878. Pemerintahannya mencerminkan babak transisi penting dalam struktur kekuasaan kolonial: dari sistem tanam paksa menuju kapitalisme liberal; dari dominasi pejabat kolonial Eropa menuju adaptasi birokrasi lokal bumiputra. Namun di balik semua itu, terdapat juga kisah spiritualitas, loyalitas budaya, dan dendam sejarah yang membentuk dinamika rakyat Berbek.

Awal Kekuasaan: Dari Patih Blitar Menuju Bupati Berbek

Raden Tumenggung Sumowiloyo dilantik sebagai Bupati Berbek pada tanggal 3 September 1866 berdasarkan Besluit No. 102 tertanggal 21 Oktober 1866. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Patih di kabupaten Blitar—sebuah posisi kunci dalam administrasi lokal Jawa yang memberi pengalaman diplomatik dan birokratik yang luas.

Baca Juga : Pemkot Batu Konsolidasi dengan KPK, Bahas Tata Kelola Pemerintahan hingga Pengawasan Proyek Strategis

Pada saat diangkat sebagai bupati, Sumowiloyo memperoleh gaji sebesar f.650 per bulan, angka yang mencerminkan kelas elite priyayi tinggi. Gelar "Tumenggung" diberikan sebagai pengakuan atas prestise dan kedudukan aristokratiknya dalam sistem kekuasaan kolonial yang menggabungkan tradisi lokal dan kepentingan Belanda.

Struktur Pemerintahan dan Kependudukan

Pada awal pemerintahannya, Sumowiloyo mewarisi struktur pemerintahan yang kompleks dan terfragmentasi. Berdasarkan Regeerings Almanak voor Nederlandsch Indie tahun 1871, Kabupaten Berbek terdiri atas delapan distrik besar: Berbek Kota (31 desa), Nganjuk (28 desa), Godean/Pace (21 desa), Siwalan (40 desa), Gemenggeng (66 desa), Kertosono (33 desa), Lengkong (48 desa), dan Warujayeng (22 desa).

Di bawahnya terdapat lapisan administratif wedana, asisten wedana kelas I dan II, serta letnan Cina sebagai pejabat perantara komunitas Tionghoa. Salah satu tokoh penting pada masa Sumowiloyo adalah Han Liong Ing, Letnan Cina untuk wilayah Kertosono. Ini menunjukkan bagaimana struktur kolonial tidak hanya mengandalkan elite Jawa, tetapi juga mengorganisasi etnis lain sebagai bagian dari strategi kontrol kolonial.

Jumlah penduduk Kabupaten Berbek saat itu mencapai 100.230 jiwa (tahun 1866) dan meningkat menjadi 148.628 jiwa pada akhir dekade 1870-an. Komposisi etnis menunjukkan dominasi mutlak orang Jawa (99%), dengan minoritas kecil orang Cina (0,6%) dan Eropa (0,04%). Namun secara kekuasaan, minoritas inilah yang kerap menjadi penghubung langsung sistem kapitalisme kolonial.

Ekonomi Politik: Dari Tanam Paksa Menuju Kapitalisme

Pemerintahan Sumowiloyo terjadi di tengah transformasi besar ekonomi kolonial. Sejak tahun 1830, Hindia Belanda menerapkan Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel), yang memaksa penduduk menanam tanaman ekspor untuk kepentingan kas negara Belanda. Namun tekanan moral, terutama dari tokoh seperti Multatuli (Max Havelaar, 1860), dan situasi sosial ekonomi di pedesaan yang memburuk mendorong sistem ini dihapuskan secara bertahap.

Pada tahun 1870, Agrarische Wet (Undang-Undang Agraria) dikeluarkan, membuka peluang swasta Eropa menyewa tanah penduduk dalam jangka panjang. Di Berbek, hal ini berdampak langsung pada perubahan struktur agraria dan munculnya praktik sewa-menyewa lahan dalam skala besar. Data tahun 1870–1872 mencatat bahwa distrik Berbek mencatat 97 hingga 155 kasus persewaan tanah per tahun, salah satunya di Distrik Lengkong oleh pengusaha J.B. Drossaers.

Sistem ini menggantikan eksploitasi negara dengan eksploitasi swasta, namun tetap mempertahankan pola relasi kerja paksa. Dalam dokumen-dokumen Belanda disebutkan istilah "kerja rodi" yang merujuk pada kerja paksa tanpa upah layak, seperti membangun jalan, memelihara kantor pemerintahan, hingga mengangkut logistik kolonial.

Industri Gula dan Swastanisasi

Era Sumowiloyo juga ditandai dengan perluasan industri gula di Berbek dan sekitarnya. Pabrik Gula Djati di Loceret menjadi salah satu pabrik pertama yang muncul, diikuti oleh PG Nganjuk di Guyangan, PG Lestari (Kertosono), PG Baron, dan PG Kujon Manis (Warujayeng). Pabrik-pabrik ini menjadi motor utama ekonomi lokal, namun juga menjadi instrumen utama kapitalisme kolonial.

Munculnya pabrik gula berarti pembukaan ribuan hektar lahan baru, konversi tanah sawah ke perkebunan tebu, serta penciptaan kelas buruh baru: dari petani merdeka menjadi kuli kontrak. Banyak dari mereka adalah penduduk desa yang sebelumnya hidup dalam sistem ekonomi gotong royong dan subsisten. Kini mereka masuk dalam orbit produksi komoditas ekspor global.

Namun, kerja rodi tidak hilang sepenuhnya. Pegawai kolonial tetap memobilisasi warga untuk membangun infrastruktur seperti jalan raya dan pesanggrahan. Beban hidup masyarakat meningkat justru di tengah janji kemakmuran dari ekonomi liberal. Hal inilah yang membentuk akar rasa dendam dan resistensi rakyat.

Relasi Kekuasaan dan Spiritualitas Jawa

Sumowiloyo bukan sekadar birokrat kolonial. Sebagai bagian dari priyayi tinggi Jawa, ia juga menjalankan kekuasaan simbolik yang berbasis pada legitimasi budaya dan spiritualitas. Di tengah tekanan sistem kolonial, ia berusaha mempertahankan citra sebagai pelindung rakyat dan penjaga harmoni wilayah.

Namun kekuasaan lokal seperti dirinya juga terjebak dalam sistem ganda: menjadi alat kolonial sekaligus pelindung masyarakat adat. Dalam struktur pemerintahan tahun 1871, ia dibantu oleh Patih Raden Ngabehi Mangunkusumo, Jaksa Mas Sastro Dhirejo, Penghulu Mas Muhammad Jackoeb, dan para wedana lokal. Jejaring kekuasaan ini bekerja sebagai “mesin ganda”—menghadirkan kolonialisme dalam wajah lokal.

Baca Juga : TNI Bersama Rakyat Gotong Royong Percepat Pengeboran Sumur untuk Warga di Siliragung Banyuwangi

Secara spiritual, Berbek dikenal sebagai tanah “keramat” dengan banyak situs pusaka, seperti makam Ki Ageng Ngaliman atau tokoh-tokoh leluhur Majapahit akhir. Transisi kekuasaan dan tekanan kolonial dianggap oleh masyarakat sebagai gangguan terhadap tatanan kosmis. Maka dalam banyak tradisi lisan, rakyat percaya bahwa derita kerja rodi dan krisis pangan adalah akibat dari disharmoni antara manusia dan kekuasaan.

Menuju Kota Nganjuk: Proposal Pemindahan Ibukota

Puncak pemerintahan Sumowiloyo adalah ketika ia mengajukan proposal pemindahan pusat pemerintahan dari Kota Berbek ke Kota Nganjuk. Dalam Besluit Gubernur Jenderal No. 20 tertanggal 8 Juni 1875, disetujui bahwa pusat pemerintahan Kabupaten Berbek dipindah ke Nganjuk.

Alasannya bukan hanya pertimbangan administratif, tetapi juga karena Nganjuk lebih strategis secara ekonomi dan transportasi, terutama dalam jaringan logistik gula dan komunikasi antar daerah. Kota Berbek mulai dianggap sebagai "kota lama" yang kurang mendukung modernisasi kolonial.

Namun, pemindahan ini tidak selesai di masa hidup Sumowiloyo. Ia wafat pada 22 Februari 1878 karena sakit, dan digantikan oleh R.T. Sosrokusumo (III). Pemindahan penuh baru terjadi setelah masa jabatannya. Meski begitu, warisan Sumowiloyo dalam membentuk konfigurasi administratif, jaringan kekuasaan, dan arah perkembangan wilayah tetap menjadi fondasi Nganjuk sebagai pusat baru.

Dendam Sejarah dan Jejak Kekuasaan

Pemerintahan R.T. Sumowiloyo berlangsung dalam sebuah zaman peralihan. Ia memimpin di tengah perubahan struktur ekonomi, munculnya kapitalisme kolonial, dan meningkatnya kontrol administrasi Belanda. Ia juga menjadi saksi bagaimana elite lokal harus menavigasi antara tuntutan kekuasaan kolonial dan loyalitas kultural kepada rakyat.

Namun di balik keberhasilan administratifnya, terdapat luka sosial yang dalam. Kerja rodi, eksploitasi tanah, dan dehumanisasi rakyat bawah menjadi bagian tak terpisahkan dari warisan kolonial. Sebagian dari rasa marah itu masih membekas dalam narasi lokal: cerita rakyat, ziarah makam, dan mitos keramat tanah Berbek.

Sumowiloyo, dengan segala kompleksitasnya, adalah simbol ambiguitas elite Jawa: setia pada kerajaan lama, melayani penguasa baru, dan dibebani tanggung jawab yang tak mungkin ia hindari. Dari Kota Berbek ke Kota Nganjuk, warisannya bukan hanya bangunan administratif, tetapi juga percikan memori tentang masa ketika tanah Jawa terperangkap antara tradisi dan eksploitasi, antara spiritualitas dan sistem kapitalis.