Emil Dardak: Kabupaten Blitar Bisa Jadi Role Model Pengaturan Sound Horeg

JATIMTIMES – Di tengah maraknya fenomena sound horeg, yaitu penggunaan sound system berdaya tinggi dalam gelaran karnaval yang kerap menuai polemik, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menilai Kabupaten Blitar selangkah lebih maju dalam penataan dan pengendalian. 

Dalam kunjungan kerjanya ke Blitar pada Rabu, 23 Juli 2025, Emil menyebut daerah ini pantas menjadi contoh bagi kabupaten dan kota lain dalam merespons keresahan publik terhadap gangguan suara yang berlebihan.

Baca Juga : Viral Surat Pemdes di Malang Imbau Warga Menjauh saat Karnaval Sound Horeg

“Blitar sudah memiliki regulasi yang jelas, baik lewat surat edaran maupun penguatan melalui peraturan daerah tentang ketertiban umum,” kata Emil saat diwawancarai media usai menghadiri acara di LPKA Kelas I Blitar. 

Menurutnya, surat edaran Bupati Blitar Rijanto yang dikeluarkan sejak Maret 2025 menjadi langkah awal yang visioner. Dokumen itu secara teknis mengatur penggunaan sound system selama kegiatan karnaval, terutama menjelang puncak perayaan 17 Agustus. 

Langkah tersebut dinilai sejalan dengan semangat menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan, sekaligus menghindari potensi bahaya dari speaker berdaya tinggi yang kerap menjulang di atas kendaraan hias.

“Kadang orang pasang speaker tinggi-tinggi tanpa pikir panjang. Bisa kena kabel listrik, pohon, bahkan jatuh. Ini bukan soal estetika semata, tapi juga soal keselamatan,” ujar Emil, menegaskan bahwa upaya pengendalian ini bukan untuk membatasi kreativitas warga, melainkan untuk memastikan kegiatan berlangsung tertib dan aman.

Emil menjelaskan, pengawasan implementasi aturan ini tidak berdiri sendiri. Kepolisian dilibatkan untuk menangani aspek pidana, sementara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjalankan peran sebagai penegak peraturan daerah. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi fondasi kuat dalam memastikan aturan berjalan efektif di lapangan.

Lebih jauh, Emil juga menekankan pentingnya pengaturan di tingkat desa. Pasalnya, rute karnaval sering melewati area permukiman padat yang sensitif terhadap gangguan kebisingan. Dalam konteks ini, peran pemerintah desa menjadi krusial untuk menjembatani aspirasi masyarakat dan memastikan kelancaran acara.

“Blitar sudah kita sampaikan ke Bupati, bisa dijadikan model penerapan regulasi yang tertib. Ini penting agar tidak ada lagi kejadian yang merugikan warga atau membahayakan keselamatan publik,” tutur Emil.

Baca Juga : Warga Desa di Malang Diimbau Mengungsi saat Karnaval Sound Horeg

Selain menyoroti langkah Blitar, Emil juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur tengah merespons fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait sound horeg. Ia menyebut fatwa tersebut telah menjadi rujukan awal bagi Pemprov untuk merumuskan kebijakan formal yang akan berlaku secara menyeluruh di Jawa Timur.

“Fatwa MUI meminta Pemprov membuat langkah tertulis. Ini akan kami tindak lanjuti bersama Kapolda dan stakeholder lain. Akan ada dokumen resmi sebagai acuan, kita tunggu bersama,” pungkasnya.

Langkah Bupati Blitar dinilai sebagai manifestasi nyata dari keberanian daerah untuk lebih dulu bertindak dalam menjawab persoalan sosial yang tak jarang luput dari perhatian. Pendekatan regulatif yang dikombinasikan dengan pengawasan aktif dan pelibatan masyarakat menjadi catatan penting yang layak direplikasi.

Dalam konteks pembangunan yang berpihak pada ketertiban dan keselamatan warganya, Kabupaten Blitar memberi contoh bahwa kebijakan bukan sekadar dokumen di atas kertas, melainkan merupakan alat untuk menciptakan harmoni di tengah semarak budaya rakyat.