AS Pangkas Tarif Impor, Lilik Hendarwati: Peluang UMKM Go Global, Pasar Lokal Butuh Intervensi

JATIMTIMES - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memangkas tarif impor untuk produk Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen. Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Lilik Hendarwati menilai, kebijakan tersebut membawa peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia, termasuk Jatim.

Dari sisi positifnya, penurunan tarif impor AS membuka peluang bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk go global. Mengingat AS tetap akan menjadi pasar ekspor yang cukup menjanjikan bagi Indonesia.

Baca Juga : Inovasi Pembelajaran Virtual Berbasis Data Science Perkuat Literasi Spasial Mahasiswa Ppg Ips Universitas Negeri Malang

"Sebagai wakil rakyat di Jawa Timur, saya melihat ini sebagai momen penting untuk mendorong pelaku usaha, khususnya UMKM, agar mampu meningkatkan kualitas produk dan berani menembus pasar ekspor," ungkap Lilik ketika berbincang dengan Jatimtimes.com, Kamis (17/7/2025).

Terkait hal ini, dia mendorong regulator untuk memberikan injeksi bagi para pelaku usaha. Pemerintah perlu campur tangan lebih dalam, demi mendukung UMKM untuk menangkap peluang menembus pasar ekspor.

"Pemerintah daerah perlu bersinergi dengan pusat dalam memberikan dukungan teknis, akses pembiayaan, dan pendampingan agar produk-produk lokal kita bisa bersaing dan masuk ke pasar internasional, termasuk Amerika Serikat," ujar Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim itu.

Di sisi lain, kebijakan penurunan tarif impor AS juga membawa tantangan. Terlebih, kebijakan tersebut dibarengi dengan pembebasan tarif dan hambatan nontarif bagi produk ekspor AS ke Indonesia. Artinya, Indonesia akan menjadi pasar bebas untuk barang-barang asal AS.

Lilik Hendarwati menilai, Indonesia juga harus waspada terkait hal tersebut. Menurutnya, kebijakan tersebut bisa membuat pasar dalam negeri dibanjiri produk asing yang lebih murah.

"Maka, penting bagi pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri yang strategis, khususnya sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja di daerah," papar legislator asal Dapil Jatim I Surabaya itu.

Dalam hal ini, dia menyebut setidaknya ada 3 hal yang perlu diupayakan oleh pemerintah. Pertama, ia mendorong diadakannya pelatihan ekspor bagi UMKM lokal. Kedua, mendesak sinergi kementerian dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi perindustrian-perdagangan, koperasi, dan lain-lain, untuk membuka akses pasar luar negeri.

Ketiga, ia mengusulkan kebijakan proteksi selektif bagi sektor lokal yang rentan terdampak. Ia menekankan pentingnya poin ketiga ini bagi keberlangsungan produk Indonesia dalam menghadapi persaingan di pasar lokal. Karenanya, pasar lokal butuh intervensi dari pemerintah.

Baca Juga : Hangatnya Keakraban Mbak Wali dan Kepala Daerah Komisariat Wilayah IV Apeksi saat Gala-Dinner

"Itu yang perlu menjadi perhatian pemerintah menurut saya sekarang ini dalam menghadapi strategi AS tersebut. Jadi misal begini, untuk kaitan dengan sektor tekstil dan konveksi, proteksi selektif bisa dengan mewajibkan sekolah dan instansi beli seragam dari konveksi lokal," sebutnya.

Selain itu, pada sektor tekstil tersebut, proteksi juga bisa dilakukan dengan pemberian subsidi benang atau kain dari produsen lokal untuk UMKM. Kemudian, insentif pajak daerah atau kemudahan izin bagi rumah produksi garmen.

Pemerintah juga perlu menggencarkan kampanye beli pakaian lokal melalui OPD yang membidangi perdagangan dan koperasi. "Karena bisa jadi dengan kebijakkan itu produk garmen/tekstil impor dari AS dan mitra dagangnya bisa masuk lebih murah," lanjutnya.

Hal serupa juga perlu menjadi perhatian pada sektor lain. Pada industri makanan dan minuman misalnya, bisa jadi juga turut terancam karena kalah saing dengan harga komoditas dari luar negeri yang makin murah di pasar lokal. "Misal perlu adanya zonasi produk pangan 70 persen lapak di pasar berisi produk lokal," sambung Lilik.

Terkait hal ini, ia juga mengulas rencana pembentukan BUMD pangan di Jatim. Menurutnya, rencana tersebut perlu optimalisasi perencanaan, untuk menyerap produk-produk petani lokal dan kemudian dijual ke pasar.

"Saya kira banyak contoh sektor lain yg memang perlu diproteksi. Juga semangat untuk sosialisasi masif lebih cinta produk dalam negeri dibanding produk luar yang bisa mengancam matinya produsen atau penghasil di segala bidang," pungkasnya.