Status 939 Ribu Peserta BPJS Kesehatan Terancam, Anggota DPRD Jatim Puguh Wiji Pamungkas: Selamatkan Warga Miskin Lewat Uji Petik

JATIMTIMES - Kementerian Sosial (Kemensos) menonaktifkan 7,3 juta peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Terkait kebijakan tersebut, Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur Puguh Wiji Pamungkas mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) untuk segera melakukan uji petik.

Disampaikan Puguh, langkah uji petik data peserta BPJS Kesehatan segmen PBI JK di seluruh daerah Jatim tersebut dinilai penting untuk segera dilakukan. Hal itu menyusul adanya kebijakan penghapusan massal 939.746 peserta PBI JK di Jatim dampak adanya kebijakan dari Kemensos tersebut.

Baca Juga : Update Klasemen Porprov Jatim IX 2025: Surabaya Menjauh, Kota Malang Mengejar

"Kami minta kepada Pemprov agar tidak hanya mengandalkan data dari pusat. Sehingga langkah uji petik ini harus dilakukan sampai ke tingkat desa, termasuk RT, dan RW," ujar Puguh dalam pernyataannya kepada JatimTIMES, Rabu (25/6/2025) malam.

Puguh menegaskan, uji petik menjadi kunci untuk memastikan data yang dijadikan dasar penonaktifan nantinya benar-benar akurat. Sehingga tidak merugikan masyarakat miskin yang memang berhak untuk menerima bantuan.

"Langkah uji petik ini untuk memastikan tidak ada warga yang berhak namun justru dicoret dari kepesertaan jaminan kesehatan," tegasnya.

Menurut Puguh, apa yang ia sampaikan tersebut sesuai dengan praktik di lapangan yang menunjukkan masih banyak ketidaksesuaian data. Bahkan tidak jarang ada warga yang sebenarnya mampu justru masuk pada daftar penerima. Sebaliknya, mereka yang sebenarnya miskin justru tidak terdaftar. "Sehingga, jika tidak ada uji petik dampaknya bisa fatal," imbuhnya.

Sebagai gambaran, disampaikan Puguh, jika tidak dilaksanakan uji petik maka tidak menutup kemungkinan masih ada masyarakat miskin yang memiliki kartu BPJS PBI JK. Namun pada saat butuh berobat ke rumah sakit ternyata sudah dinonaktifkan. "Sehingga hal semacam ini yang tidak boleh terjadi," imbuhnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) asal Dapil Malang Raya ini juga turut mendorong adanya kolaborasi lintas sektor pada serangkaian uji petik. Yakni kolaborasi antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, serta perangkat pemerintah daerah hingga pemerintahan tingkat desa.

Baca Juga : Baca Selengkapnya