Menpan RB Resmikan MPP Bumi Bung Karno, Wali Kota Blitar: Saatnya Layanan Publik Bebas Drama

JATIMTIMES - Gedung megah berarsitektur modern di pusat Kota Blitar itu tampak lebih sibuk dari biasanya. Beberapa petugas berseragam berdiri rapi di depan bilik-bilik pelayanan yang telah terintegrasi, sebagian lainnya membantu masyarakat yang mulai memadati lorong-lorong pelayanan. 

Hari itu, Rabu, 11 Juni 2025, Mal Pelayanan Publik (MPP) Bumi Bung Karno resmi diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini. Peresmian dilakukan secara virtual, serentak bersama 12 daerah lainnya.

Baca Juga : Mbak Wali Apresiasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Kota Kediri

Wali Kota Blitar H. Syauqul Muhibbin—akrab disapa Mas Ibin—turut hadir dalam kegiatan nasional itu bersama para kepala daerah dari berbagai penjuru Indonesia. “Alhamdulillah, MPP kami sudah mulai beroperasi sejak akhir Februari lalu. Namun hari ini kami bersyukur karena telah diresmikan secara nasional oleh Ibu Menteri. Ini jadi penanda komitmen kami dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan bebas drama,” ujar Mas Ibin dalam keterangannya. 

Peresmian 13 MPP oleh Menpan RB Rini Widyantini merupakan bagian dari kebijakan reformasi birokrasi berdampak yang menekankan manfaat langsung bagi masyarakat. Dalam sambutannya, Rini menekankan bahwa birokrasi tidak boleh lagi menjadi beban, melainkan harus menjadi kekuatan untuk mendorong kemajuan bangsa. “Kita tidak boleh punya ruang birokrasi yang lambat, apalagi koruptif. MPP adalah bentuk nyata dari kehadiran negara yang responsif dan solutif,” ujarnya.

MPP Bumi Bung Karno menjadi satu dari 13 MPP yang diresmikan secara serentak. Selain Kota Blitar, daerah lain yang turut diresmikan antara lain Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Natuna, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Garut, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Banggai Laut.

“Dari 13 MPP yang diresmikan hari ini, tiga di antaranya berada di daerah kepulauan,” ujar Deputi Pelayanan Publik PANRB, Otok Kuswandaru dalam laporannya. Ia menambahkan bahwa kehadiran MPP menjadi salah satu strategi konkret dalam mendekatkan layanan kepada masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan daerah.

Dengan tambahan 13 MPP baru, kini terdapat 285 MPP di seluruh Indonesia—mencakup 56 persen dari total 508 kabupaten/kota dan satu provinsi. Dari 38 provinsi di tanah air, lima di antaranya—Banten, DIY, Jawa Tengah, Bali, dan DKI Jakarta—telah memiliki cakupan MPP di seluruh wilayah kabupaten/kotanya.

Menpan RB, Rini Widyantini, menyampaikan bahwa penyelenggaraan MPP sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, di mana peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu prioritas pembangunan.Namun ia mengakui masih ada tantangan, mulai dari ketimpangan akses hingga ketergantungan fiskal daerah. Untuk itu, ia menekankan pentingnya digitalisasi dan integrasi layanan sebagai upaya mewujudkan pelayanan inklusif.

“Konsep MPP bukan sekadar lokasi fisik, tapi sistem terintegrasi yang menyatukan layanan pemerintah pusat, daerah, hingga swasta. Kita ingin masyarakat cukup datang ke satu pintu, untuk mengakses sejuta layanan,” katanya.

Ia juga menitipkan tiga pesan kepada kepala daerah. Pertama, berani melakukan transformasi layanan, bukan mempertahankan pola lama yang menyulitkan masyarakat. Kedua, membangun pelayanan publik yang berintegritas dan profesional. Ketiga, memperkuat kolaborasi lintas sektor dan menjadikan MPP sebagai ruang inovasi publik.

Baca Juga : Turun 41%, Wali Kota Malang Minta ATS Dapat Dituntaskan

“MPP harus jadi pusat kolaborasi, tempat lahirnya solusi dan harapan. Jangan sampai ini hanya jadi bangunan kosong tanpa ruh pelayanan,” tegas Rini.

Di Kota Blitar, Mal Pelayanan Publik Bumi Bung Karno berdiri sebagai wajah baru birokrasi yang lebih segar. Menempati gedung yang strategis di pusat kota, MPP ini mengintegrasikan puluhan layanan lintas sektor, dari kependudukan, perizinan usaha, hingga pelayanan dari BUMN dan instansi vertikal. Tidak hanya dari instansi pemerintah, sejumlah layanan swasta pun sudah bergabung dalam satu atap.

Mas Ibin menyampaikan bahwa sejak beroperasi pada Februari lalu, MPP Bumi Bung Karno langsung mendapat respons positif dari masyarakat. “Kami terus mendorong transformasi layanan berbasis digital, tapi yang terpenting adalah mindset aparatur. Kita ingin birokrat hadir untuk melayani, bukan dilayani,” ucapnya.

Ia juga menambahkan bahwa Pemkot Blitar akan terus mengevaluasi layanan dan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengembangan MPP. “Kami ingin MPP ini menjadi tempat masyarakat menemukan solusi, bukan frustrasi. Semua harus ramah, cepat, dan akuntabel,” kata dia.

Dalam suasana yang dipenuhi optimisme itu, peresmian MPP seolah menegaskan arah baru layanan publik di Indonesia: lebih dekat, lebih cepat, lebih bermartabat. Di Kota Blitar, cita-cita itu sudah mulai diwujudkan. Dari ruang-ruang layanan di MPP Bumi Bung Karno, sebuah wajah baru birokrasi tengah dibangun—tanpa drama, dan penuh harapan.