Hadiri Musrenbang Jatim, Menteri PU Tegaskan Komitmen Dukung Program Swasembada Pangan
Reporter
Muhammad Choirul Anwar
Editor
Yunan Helmy
29 - Apr - 2025, 06:35
JATIMTIMES - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 di Shangri-La Hotel Surabaya, Selasa (29/4/2025).
Dalam kesempatan itu, Dody menjelaskan bahwa arah kebijakan Kementerian PU selaras dengan prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2029. Ia juga menegaskan komitmen Kementerian PU dalam mendorong peningkatan produktivitas pertanian dalam rangka mendukung swasembada pangan.
Baca Juga : Ketua DPD Nasdem Situbondo Apresiasi Perjuangan Pemkab Terkait Status Tenaga Non-ASN
Dikatakannya, dalam rangka mewujudkan Asta Cita Swasembada Pangan pada tahun anggaran 2025, Kementerian PU telah memberikan dukungan di antaranya melalui pelaksanaan komitmen bersama Kementerian Pertanian dalam intensifikasi penambahan luas tanam 2.087.602 ha.
Selain itu, pihaknya memiliki program keberlanjutan infrastruktur irigasi kewenangan pusat melalui alokasi DIPA Rekonstruksi Tahun 2025. Kemudian, keberlanjutan infrastruktur irigasi kewenangan daerah melalui pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025.
Melalui komitmen bersama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian PU telah menghasilkan nota kesepahaman (MoU) kerja sama dalam mendukung program swasembada pangan, serta telah menyusun buku sinkronisasi pencapaian program tersebut.
“Dalam mendukung penambahan luas tanam sebesar 2.087.602 ha, Kementerian PU juga bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dalam penyediaan dukungan sarana produksi pertanian (saprodi) serta alat dan mesin pertanian (alsintan) pada DI yang telah direhabilitasi, serta pelaksanaan pompanisasi di lokasi prioritas. Kolaborasi ini juga tertuang dalam nota kesepahaman antar kementerian serta buku sinkronisasi program,” jelas Dody.
Saat ini, lebih dari setengah aset irigasi di Indonesia dalam kondisi rusak. Sementara alokasi anggaran untuk operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi masih rendah, yakni hanya 37,9 persen dari jumlah kebutuhan. Sehingga, peran pemerintah pusat dan daerah harus diperkuat melalui sinergi kebijakan dan anggaran...
