Pemudik Turun 24 Persen Ancam Ekonomi Lokal, Puguh DPRD Jatim Dorong Pemda Rekayasa Inovasi

JATIMTIMES - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkirakan pemudik Lebaran Idul Fitri 1.446 Hijriah 2025 menurun hingga 24 persen dibandingkan tahun 2024 lalu.

Melihat fenomena ini, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur Puguh Wiji Pamungkas mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk melakukan inovasi agar penurunan pemudik tak berdampak pada gairah perekonomian.

Baca Juga : Biaya Kuliah di ITS Jalur Mandiri, Cek Rincian UKT hingga IPI

Penekanan yang disampaikan Puguh tersebut mempertimbangkan situasi penurunan pemudik yang diperkirakan juga akan berimbas pada sektor informal. Pedagang kaki lima di terminal atau pasar tradisional di daerah tujuan mudik akan merasakan dampak terbesar. 

"Menurunnya angka pemudik pada Lebaran tahun ini tentu menjadi kabar buruk bagi gairah ekonomi lokal, pegiat UMKM, pariwisata dan sejenisnya yang berharap banyak atas momentum mudik Lebaran," ujar Puguh dalam konfirmasinya kepada JatimTIMES, Rabu (26/3/2025).

Jika jumlah pemudik berkurang, lanjut Puguh,  pergerakan ekonomi lokal di tujuan masyarakat mudik juga akan berkurang. "Terlebih Jawa Timur yang kabupaten dan kota-nya juga menjadi tujuan pemudik. Tentunya dengan berkurangnya persentase pemudik tahun ini akan menjadi ancaman gairah ekonomi lokal selama libur lebaran," imbuhnya.

Sementara itu, hasil survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan bersama akademisi memproyeksikan, jumlah pemudik Lebaran 2025 mencapai 146,48 juta orang atau sekitar 52 persen dari penduduk Indonesia. Angka itu mengalami penurunan sekitar 24 persen dibandingkan tahun lalu yang mencapai 193,6 juta pemudik.

Keputusan masyarakat untuk tidak mudik erat kaitannya dengan keterbatasan dana di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok. Selain itu, isu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) menghantui para pekerja.

Sementara itu, jika 46,5 juta orang tidak mudik dan rata-rata pemudik mengeluarkan Rp 2 juta sampai Rp 5 juta selama mudik, maka potensi kontraksi peredaran uang bisa mencapai Rp 93 triliun sampai Rp 232 triliun.

Baca Juga : Tiga Tahun Terakhir Pendaftar SNBP UM Alami Peningkatan, Pendaftar Harus Jeli Pilih Jurusan

Lebih dari itu, efek multiplier dari belanja Lebaran, seperti peningkatan pendapatan pekerja logistik atau peningkatan permintaan bahan baku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM juga terancam menipis. 

Puguh menyebut, untuk menyikapi hal ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dan pemerintah kabupaten/kota (pemkab/pemkot) se-Jawa Timur seharusnya melakukan rekayasa kebijakan. Termasuk adanya inovasi regulasi khusus dalam menyambut momen Lebaran 2025.

"Sangat bagus jika pemprov dan pemkab maupun pemkot melakukan manuver-manuver inovasi. Sehingga menjadikan momen Lebaran yang secara jumlah pemudiknya turun, namun tetap memberikan dampak kegairahan ekonomi lokal," pungkas Puguh yang kini juga menjabat sebagai sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jawa Timur ini.