Ahmad Irawan Komitmen Kawal Program Kerakyatan, Fokus UU Minerba dan Pekerja Migran

JATIMTIMES - Anggota Komisi II DPR-RI Fraksi Partai Golkar, Ahmad Irawan berkomitmen untuk mengawal berbagai program dan usulan yang berhubungan langsung dengan kepentingan kerakyatan. Hal tersebut ia sampaikan dalam kegiatan buka bersama (bukber) yang digelar pada Sabtu (22/3/2025). 

Irawan mengaku bahwa ada sejumlah program yang secara langsung ia kawal hingga menjadi sebuah produk undang-undang. Beberapa di antaranya seperti undang-undang (UU) mineral dan batu-bara (minerba) dan UU pekerja migran Indonesia (PMI). 

Baca Juga : Tahsin Al-Qur’an Selama Ramadan, Upaya Mindatama Dongkrak Kualitas Bacaan Guru dan Karyawan

"Saya saksikan bagaimana proses penyusunan sejumlah kebijakan. Misalnya pembentukan koperasi, makan bergizi gratis (MBG) dan berbagai rancangan undang-undang. Misalnya UU minerba, lalu RUU pekerja migran," terang Irawan, Sabtu (22/3/2025). 

Terkait UU PMI, dirinya juga menindaklanjuti atas koordinasi terakhir yang dilakukan bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur beberapa waktu lalu. Ia mendapati bahwa Kabupaten Malang menjadi daerah terbesar kedua di Jawa Timur sebagai penyumbang PMI setelah Blitar. 

"Saya sengaja fokus, agar keluarga kita ketika berangkat sebagai PMI itu bisa dilindungi dan terus diperjuangkan oleh Partai Golkar," imbuh Irawan, anggota legislatif dari daerah pemilihan (dapil) Malang Raya ini. 

Selain itu, dirinya juga menaruh perhatian UU Minerba yang secara langsung berkaitan dengan industri pertambangan. Dalam hal ini, dirinya berupaya agar keberadaan industri pertambangan di Indonesia dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.

"Mudah-mudahan industri pertambangan di Indonesia bisa mendatangkan banyak manfaat. Apalagi salah satu smelter terbesarnya juga ada di Jawa Timur, yakni di Gresik," kata Irawan. 

Baca Juga : Ratusan Ribu Kendaraan Diprediksi Masuk Kota Malang pada Lebaran 2025

Kebermanfaatan yang menurutnya bisa didapatkan dari industri pertambangan yakni melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Salah satunya dapat dimanfaatkan dalam bentuk beasiswa perguruan tinggi (PT). 

"Kami meminta peeusahaan industri pertambangan yang ada bisa memberikan CSR. Salah satunya untik kepentingan beasiswa perguruan tinggi. Apalagi perguruan tinggi di malang sangat banyak," jelasnya. 

Sebagai informasi, kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh. Seperti perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Malang Raya, akademisi, tokoh masyarakat dan tokoh agama dan sejumlah unsur dari Partai Golkar.