Rombak Birokrasi, Bupati Subandi Mutasi 10 Pejabat Pemkab Sidoarjo

JATIMTIMES – Keberhasilan kinerja seorang pejabat publik tidak hanya dilihat dari pemenuhan tugas administratif, melainkan dampak positif nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.​

Penegasan tersebut disampaikan Bupati Sidoarjo, Subandi, S.H., M.Kn., saat memimpin pengambilan sumpah dan janji jabatan ratusan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (26/8).

Baca Juga : Peduli Gempa NTT, Pemkab Magetan Salurkan Bantuan Logistik Senilai Rp 313 Juta

​Dalam agenda penyegaran birokrasi ini, sebanyak 10 pejabat pimpinan tinggi pratama, sekitar 150 pejabat administrator (eselon III) dan pengawas (eselon IV), serta enam pejabat fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo resmi dilantik.

​Adapun 10 pejabat pimpinan tinggi pratama diantaranya, Benny Airlangga yang dimutasi dari Asisten 3 menjadi Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal PTSP. Ridho Prasetyo yang digantikan Benny Airlangga kini menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo

Selain itu, Arif Mulyono dimutasi dari staf ahli dan diangkat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo. Enny Rustiningsih digeser dari Kepala Dinas Pangan dan Pertanian menjadi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Lalu, Eddy Kurniadi yang sebelumnya Kepala Dinas Koperasi digantikah oleh Chudlori yang diangkat dari posisi staf ahli menjadi Kepala Dinas Koperasi. Eddy Kurniadi sendiri dilantik menjadi Kepala Dinas Pangan dan Pertanian, menggantikan Enny Rustiningsih. 

Pejabat lain yang mengalami mutasi ialah Yudhi Iriyanto dari Kepala Dispora Sidoarjo menjadi Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo. Adapun posisi Yudhi digantikan oleh Rudi Setyawan. Posisi Rudi sebagai Kepala Perpustakaan digantikan oleh Happy Setyaning. 

Subandi mengingatkan seluruh jajaran yang dilantik agar tidak menganggap jabatan sekadar sebagai kehormatan, melainkan amanah besar yang menuntut integritas serta tanggung jawab moral untuk menyelesaikan persoalan warga.

​”Jabatan adalah amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh integritas. Bukan hanya kehormatan semata, namun juga kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan. Juga harapan masyarakat kepada pemerintah yang bekerja secara nyata dan memberikan solusi atas segala persoalan yang dihadapi masyarakat,” ungkap Subandi pada Rabu ( 26/8/2026).

Bupati menekankan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Sidoarjo harus keluar dari zona nyaman dan tidak sekadar menjalankan rutinitas formal. Setiap kebijakan maupun program kerja wajib bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Baca Juga : Pemkot Surabaya Sebut Pengelolaan Limbah B3 RSUD Eka Candrarini Sesuai Prosedur

​Untuk mengoptimalkan hal tersebut, Subandi menginstruksikan penguatan koordinasi lintas sektor, mulai dari tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga jajaran pemerintahan di tingkat kecamatan. ”Ukuran keberhasilan pejabat adalah dari dampak positif yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.​

Ia menambahkan, rotasi dan mutasi jabatan merupakan hal lumrah dalam dinamika tata kelola pemerintahan. Kebijakan ini dirancang untuk memperkuat struktur organisasi sekaligus mengakselerasi program pembangunan daerah.​

Selain konsolidasi internal, Subandi menggarisbawahi pentingnya menjaga hubungan kemitraan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo dan merangkul Aparat Penegak Hukum (APH).​

”Mutasi ini sudah biasa. Ini untuk membangun kekuatan, percepatan pembangunan, pelayanan masyarakat, dan harmonisasi dengan DPRD, serta merangkul APH di Sidoarjo,” jelasnya.​

Menutup arahannya, Subandi berharap jajaran birokrasi Sidoarjo yang baru dilantik dapat langsung menancap gas, bekerja solid, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan warga.

​”Dengan koordinasi dan kekompakan yang semakin baik, pelayanan publik diharapkan semakin cepat, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Sidoarjo,” tutup Subandi.