Efektivitas Pertumbuhan Ekonomi Jatim Dipertanyakan: Kemiskinan Masih Tertinggi, Rasio Gini Naik

JATIMTIMES – Fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) melontarkan kritik tajam terhadap efektivitas belanja pembangunan dalam Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026. PKB menyoroti anomali pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang melaju tinggi, namun dinilai belum efisien menekan angka kemiskinan dan justru melebarkan jurang ketimpangan sosial.

Juru Bicara Fraksi PKB, Makin Abbas, memaparkan, walau ekonomi Jatim tumbuh 5,84 persen pada Semester I-2026 (tertinggi di Pulau Jawa), jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 masih menembus 3,71 juta jiwa atau 9,06 persen. Angka ini menempatkan Jatim sebagai provinsi dengan jumlah absolut penduduk miskin terbanyak di Indonesia.

Baca Juga : Erick Thohir Sebut Olahraga Bukan Beban, Tapi Investasi untuk Ekonomi dan Masa Depan Indonesia

"Nilai elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Jatim hanya minus 0,45 atau sangat inelastis. Artinya, kenaikan pertumbuhan 1 persen hanya mampu menekan kemiskinan 0,45 persen. Kondisi ini diperparah oleh Rasio Gini yang naik dari 0,359 menjadi 0,365, membuktikan bahwa kue pembangunan lebih banyak dinikmati kelompok kaya," tegas Makin Abbas dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim belum lama ini. 

Fraksi PKB mengecam postur belanja P-APBD 2026 yang dinilai masih bersifat routine-oriented. Belanja Operasi masih mendominasi hingga 73,8 persen, sedangkan Belanja Modal hanya dialokasikan sebesar 7,2 persen (Rp2,16 triliun)—jauh di bawah realisasi Belanja Modal TA 2025 yang mencapai Rp3,01 triliun.

Di sisi lain, PKB mempertanyakan kebijakan Pemprov Jatim yang justru memangkas alokasi anggaran pada sejumlah urusan pemerintahan vital yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.

Pemotongan anggaran tersebut menyasar sektor-sektor strategis, mulai dari alokasi Pendidikan yang dikurangi hingga Rp986 miliar, Pertanian sebesar Rp56,3 miliar, serta Kelautan dan Perikanan sebesar Rp25,3 miliar.

Tak hanya itu, efisiensi anggaran juga menyenggol alokasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) sebesar Rp12,4 miliar, Tenaga Kerja senilai Rp6 miliar, Pangan sebesar Rp2,9 miliar, hingga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang tergerus Rp1,2 miliar.

"Di saat alokasi sektor produktif dipangkas, Belanja Tidak Terduga (BTT) justru melonjak dari Rp198,02 miliar menjadi Rp302,35 miliar. Padahal realisasi BTT tahun 2025 lalu tidak sampai 40 persen," kritiknya.

Baca Juga : Demokrat Jatim Sebut Target PAD P-APBD 2026 Konservatif, Minta Pemprov Evaluasi Ulang

PKB juga menyoroti lonjakan defisit anggaran yang membengkak dari Rp916,73 miliar menjadi Rp3,37 triliun. Meski defisit ditutup oleh Pembiayaan Netto dari SiLPA TA 2025, munculnya SiLPA jumbo tersebut mengindikasikan adanya underestimated target atau penyerapan belanja tahun lalu yang tidak optimal (under-spending).

"Ada opportunity cost yang hilang. Dana Rp3,37 triliun itu seharusnya diinvestasikan sejak awal untuk sektor produktif seperti nelayan, petani, dan tenaga kerja untuk menekan ketimpangan, bukan habis tersedot untuk belanja operasional birokrasi di APBD Perubahan," tambah Makin Abbas.

Secara khusus, Fraksi PKB mengusulkan agar lonjakan anggaran pada sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dialihkan ke pos produktif rakyat kecil, salah satunya pembangunan fasilitas tambatan perahu bagi nelayan tradisional di Gresik, Lamongan, dan Tuban.