Komisi B DPRD Jatim Soroti Paradoks Ekonomi Melesat tapi Kemiskinan Tertinggi

JATIMTIMES – Potret makro perekonomian Jawa Timur (Jatim) sepanjang 2025 menuai sorotan tajam dari parlemen. Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Jatim membedah adanya paradoks: ekonomi tumbuh, namun angka kemiskinan masih jadi pekerjaan rumah.

Hal ini diungkapkan Juru Bicara Komisi B DPRD Jatim, Erjik Bintoro, dalam Rapat Paripurna dengan agenda terkait Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2025, belum lama ini.

Baca Juga : Darurat Mental Akibat Judol, Puguh Pamungkas: RSJ Menur Wajib Jadi Pusat Rehabilitasi Unggulan

Meski mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang solid hingga melampaui rata-rata nasional, legislatif menyentil keras adanya paradoks besar terkait kesejahteraan masyarakat dan pemerataan hasil pembangunan di tingkat akar rumput.

Erjik mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jatim pada tahun 2025 menunjukkan tren yang menggembirakan secara makro. Karakteristik ekonomi daerah dinilai berada dalam kondisi yang solid berkat daya tahan masyarakat yang tinggi.

"Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tercatat sebesar 5,33 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,11 persen," ujar Erjik Bintoro.

Kendati grafik pertumbuhan bergerak naik, ia membeberkan fakta bahwa kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional justru mengalami sedikit penyusutan. Angka kontribusi tercatat turun sebesar 0,02 poin, yaitu dari 14,31 persen pada tahun 2024 menjadi 14,29 persen pada tahun 2025.

Namun, legislatif menegaskan penurunan porsi ini bukan mencerminkan pelemahan kinerja internal, melainkan akibat dinamisnya akselerasi pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah lain di Indonesia.

Ketangguhan ekonomi Jatim ini nyatanya ditopang secara masif oleh sektor-sektor riil yang berada di bawah naungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja Komisi B, mulai dari pertanian, kelautan, kehutanan, UMKM, industri, hingga pariwisata. Berdasarkan data Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2025, gabungan sektor strategis ini menyumbang kontribusi dominan hingga 66,73 persen terhadap total PDRB Jatim.

Kontribusi masif ini selaras dengan posisi strategis Jatim yang sukses mempertahankan predikat sebagai lumbung pangan nasional dan buffer stock pangan strategis negara. Hal tersebut dibuktikan melalui capaian riil volume produksi pangan sepanjang 2025, antara lain produksi beras sebesar 6,5 juta ton, gula 1,3 juta ton, telur ayam 2,02 juta ton, serta perikanan tangkap yang menyentuh angka 633 ribu ton.

Di balik gemerlap angka-angka produksi dan pertumbuhan di atas 5 persen tersebut, Komisi B membongkar ironi mendalam yang menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi jajaran eksekutif Pemerintah Provinsi Jatim. Pertumbuhan yang tinggi didapati tidak linier dengan penurunan problem sosial mendasar. Parlemen menyoroti adanya paradoks tajam di mana angka kemiskinan di Jatim justru menjadi yang tertinggi di tingkat nasional.

Kondisi kontradiktif ini memicu kritik tajam legislatif kepada jajaran birokrasi, khususnya Biro Perekonomian Setda Provinsi Jatim yang dinilai gagap dan kurang berkomitmen dalam mengoordinasikan solusi atas masalah struktural ini. Kekecewaan dewan kian memuncak lantaran Biro Perekonomian sempat mangkir dalam rapat pembahasan krusial bersama Komisi B.

Baca Juga : Sebelum Kembali ke Sekolah, 5 Wisata Jatim yang Wajib Dikunjungi Bersama Keluarga

"Komisi B mendorong eksekutif memprioritaskan penyelesaian paradoks antara pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang tinggi dengan angka kemiskinan yang justru tertinggi secara nasional sebagai pekerjaan rumah besar dan prioritas utama Biro Perekonomian," tegas Erjik Bintoro.

Selain masalah koordinasi kemiskinan, ketimpangan hasil ekonomi ini diperparah oleh buruknya tata kelola niaga di tingkat produsen. Komisi B mencontohkan fenomena over supply telur ayam ras yang sempat terjadi dan berujung pada jatuhnya harga di tingkat peternak hingga berada di bawah Harga Acuan Pemerintah (HAP). Hal serupa terjadi pada komoditas garam rakyat, di mana tingginya produktivitas lokal ternyata belum mampu memberikan daya ungkit terhadap peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP).

Legislatif menilai salah satu akar hambatan pembangunan ekonomi yang inklusif ini bersumber dari anggaran yang belum terkelola secara optimal. Pada P-APBD TA 2025, pagu anggaran untuk seluruh OPD mitra Komisi B sebenarnya mengalami kenaikan porsi menjadi 5,38 persen atau setara Rp1,68 triliun dari total belanja daerah Jatim yang mencapai Rp31,2 triliun.

Akan tetapi, efektivitas penyerapan anggarannya diberi rapor kuning. Dewan menemukan adanya pola Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tinggi yang terus berulang setiap tahun, khususnya menumpuk pada pos belanja pegawai di sejumlah instansi vital seperti Dinas Peternakan, Dinas Perkebunan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

"Kondisi yang terus berulang setiap tahun menunjukkan lemahnya evaluasi dan pengendalian pelaksanaan anggaran, sehingga menimbulkan kesan bahwa tingginya SiLPA telah menjadi pola yang terus dibiarkan. Akibatnya, berbagai program strategis mengalami keterlambatan dan target pembangunan daerah tidak dapat tercapai secara optimal," urainya. 

Dewan mendesak Pemprov Jatim untuk segera melakukan reorientasi kebijakan. Efektivitas koordinasi lintas perangkat daerah wajib ditingkatkan agar intervensi kebijakan tidak lagi bersifat seremonial, melainkan mampu membenahi tata niaga secara menyeluruh dan mendorong penurunan angka kemiskinan secara riil demi mewujudkan keadilan ekonomi bagi masyarakat.