Komunikasi Soal Trans Jatim, Realiasasi Janji Angkutan Pelajar Picu Penolakan Angkot

JATIMTIMES – Polemik penolakan Bus Trans Jatim Koridor 2 dinilai tidak lahir begitu saja. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Dito Arief Nurakhmadi menilai resistensi paguyuban angkutan kota (angkot) dipicu lemahnya komunikasi pemerintah serta belum terealisasinya sejumlah komitmen yang sebelumnya dijanjikan kepada para sopir angkot.

Karena itu, Dito meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Malang tidak memaksakan implementasi Koridor 2 tanpa lebih dahulu menyelesaikan persoalan di lapangan. Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan harus duduk bersama agar pengembangan Trans Jatim tidak justru memunculkan konflik baru.

Baca Juga : Ini Jadwal Mobiling Dispendukcapil Kota Blitar, Perekaman KTP Pemula Jadi Prioritas

"Kami tentu menghormati sikap teman-teman paguyuban angkot. Kekhawatiran mereka harus didengar karena memang ada beberapa persoalan yang sampai hari ini belum terselesaikan," ujarnya.

Dito mengungkapkan, Komisi C telah membawa persoalan tersebut ke DPRD Jawa Timur saat pembahasan pengembangan Trans Jatim. DPRD Kota Malang meminta segera digelar rapat koordinasi yang mempertemukan Dinas Perhubungan Jawa Timur, Dinas Perhubungan Kota Malang, Komisi D DPRD Jawa Timur, serta Komisi C DPRD Kota Malang.

Menurutnya, forum tersebut penting agar pelaksanaan Trans Jatim Koridor 2 tidak berjalan tanpa solusi atas keresahan sopir angkot.

Di sisi lain, Dito menyoroti mandeknya realisasi program angkutan pelajar gratis yang telah diperjuangkan DPRD melalui alokasi anggaran Rp1,9 miliar dalam APBD Kota Malang tahun ini. Ia menilai keterlambatan tersebut menjadi salah satu penyebab munculnya ketidakpercayaan paguyuban angkot terhadap berbagai rencana pemerintah.

"Anggaran sudah kami perjuangkan sebesar Rp1,9 miliar. Kami minta Pemkot segera merealisasikan program angkutan pelajar karena ini menjadi salah satu sumber kekecewaan teman-teman angkot," tegasnya.

Selain menuntaskan janji tersebut, Dito menilai pemerintah harus segera menyusun skema integrasi transportasi, bukan membiarkan angkot berhadapan langsung dengan Trans Jatim. Ia mengusulkan angkot diposisikan sebagai feeder atau angkutan pengumpan yang terhubung dengan layanan Trans Jatim disertai penataan ulang trayek.

"Kami ingin angkot menjadi supporting system Trans Jatim. Trayek harus ditata ulang sehingga transportasi massal dan angkutan lokal bisa saling mendukung, bukan saling mematikan," katanya.

Dito mengakui salah satu kekhawatiran terbesar paguyuban angkot ialah potensi tumpang tindih trayek dengan Koridor 2. Menurutnya, persoalan itu semestinya sudah diantisipasi melalui komunikasi sejak awal.

Baca Juga : 6 Drakor Rajai Netflix Awal Pekan, Ada yang Baru Tayang Langsung Nomor 1

Ia menyebut situasi serupa pernah terjadi saat peluncuran Trans Jatim Koridor 1. Bedanya, pemerintah kini harus belajar dari pengalaman tersebut agar penolakan tidak terus berulang.

"Yang dibutuhkan sekarang adalah komunikasi yang maksimal dan realisasi program yang sudah dijanjikan. Kalau itu belum dilakukan, wajar apabila muncul penolakan dari teman-teman angkot," ujarnya.

Dito menegaskan bahwa Trans Jatim merupakan program Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun, keberhasilan integrasi transportasi tetap bergantung pada kesiapan Pemerintah Kota Malang dalam menata angkutan lokal melalui kebijakan dan dukungan anggaran.

Ia mengungkapkan, DPRD Jawa Timur juga menyampaikan adanya rencana stimulus pembiayaan dari pemerintah provinsi pada masa awal implementasi. Setelah itu, Kota Malang didorong mulai mengalokasikan APBD untuk revitalisasi transportasi umum dan penataan trayek angkot sebagai feeder Trans Jatim.

Hingga kini, paguyuban angkot belum menyampaikan aspirasi secara langsung kepada DPRD Kota Malang. Meski demikian, Komisi C mengaku telah lebih dahulu melaporkan dinamika tersebut kepada DPRD Jawa Timur dan mendesak agar forum koordinasi segera dijadwalkan.

"Kami ingin persoalan transportasi ini diselesaikan secara menyeluruh. Jangan parsial. Semua pihak harus duduk bersama sebelum kebijakan dijalankan agar tidak terus memunculkan polemik di lapangan," pungkasnya.