Universitas Brawijaya Bawa Isu Lingkungan ke Agenda Global UNESCO

JATIMTIMES - Krisis sumber daya air yang mulai memicu banjir, hilangnya mata air, hingga ketimpangan akses air bersih di berbagai daerah menjadi sorotan dalam forum internasional yang digelar Universitas Brawijaya (UB) bersama UNESCO, Senin (11/5/2026). Kampus tersebut tidak hanya membahas persoalan lingkungan secara akademik, tetapi mulai mengarahkan isu krisis air sebagai agenda strategis pendidikan, riset, hingga diplomasi internasional.

Melalui forum bertajuk Water Future for All 2026 dalam rangka World Water Week 2026, isu air diposisikan bukan lagi sekadar persoalan lingkungan lokal, melainkan tantangan global yang berkaitan dengan ketahanan sosial, pembangunan wilayah, dan ketimpangan gender.

Baca Juga : Pendakian Gunung Dukono Ditutup usai Erupsi yang Menewaskan Tiga Pendaki

Wakil Ketua Pelaksana Abdul Aziz Jaziri mengatakan ancaman kerusakan sumber daya air di Malang Raya menjadi salah satu alasan penting mengapa kampus harus mulai mengambil peran lebih konkret.

“Teman-teman juga paham, ada banyak sekali problem lingkungan air, mulai dari banjir sampai kehilangan mata air yang kita hadapi. Ini bagian dari Universitas Brawijaya untuk secara lebih terstruktur merespon itu semua,” kata Abdul Aziz.

Menurut dia, pendekatan kampus selama ini sering berhenti pada kajian akademik tanpa benar-benar masuk dalam sistem pendidikan dan kebijakan kampus. Karena itu, UB mulai mendorong isu pengelolaan air dan lingkungan masuk ke dalam kurikulum melalui pendekatan civic literacy atau literasi kewargaan berbasis kesadaran lingkungan global.

“Hari ini kita membutuhkan level baru dari pendidikan kewarganegaraan. Kesadaran lingkungan, terutama aspek-aspek global, sudah menjadi keharusan masuk ke civic literacy,” ujarnya.

Ia menegaskan persoalan air tidak dapat dipisahkan dari dampak sosial yang lebih luas. Menurut Abdul Aziz, konsep “kampus berdampak” harus diterjemahkan melalui kontribusi nyata ilmu pengetahuan terhadap problem masyarakat, terutama ancaman krisis air yang semakin terasa di kawasan perkotaan maupun pesisir.

“Air dan pelestarian sumber daya air menjadi tantangan besar di Malang Raya. Ini bagian dari strategi memberikan dampak ke negeri, kebangsaan, dan negara,” katanya.

UB saat ini juga tengah membangun arah baru internasionalisasi kampus melalui program UNESCO Chair bertema Integrated Ecohydrology and Water Security in Coastal Areas atau SEACoM. Program itu tidak hanya bertujuan memperkuat reputasi global kampus, tetapi juga menempatkan isu ketahanan air sebagai fokus utama kerja sama internasional.

Dalam proses tersebut, UB dipercaya menerjemahkan ringkasan eksekutif laporan resmi PBB tentang perkembangan air dunia atau World Water Development Report 2026 ke dalam Bahasa Indonesia. Laporan global yang diterbitkan UNESCO tahun ini menyoroti ketimpangan gender dalam pengelolaan sumber daya air.

“Terjemahan bahasa Indonesianya sudah dikirim ke Paris dan diluncurkan bersama bahasa resmi UNESCO lainnya pada 19 Maret,” ujar Abdul Aziz.

Ketua Harian Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO, Ananto Kusuma Seta,  menilai langkah UB menunjukkan mulai munculnya perguruan tinggi di Indonesia yang berani menjadikan isu global sebagai bagian dari identitas institusi. “Universitas Brawijaya telah menjadi driver di dalam kerja sama dengan UNESCO,” kata Ananto.

Baca Juga : Dosen dan Mahasiswa Unisba Blitar Perkuat Literasi Demokrasi melalui Edukasi PDPB di KPU Kabupaten Blitar

Ia menyebut selama ini isu-isu UNESCO di Indonesia lebih banyak bergerak di level seremoni dan program terbatas. Sementara UB mulai mencoba memasukkan isu keberlanjutan air, lingkungan, dan tata kelola global ke dalam sistem kampus secara lebih permanen.

“Brawijaya bukan sekadar nama. Ada tanggung jawab besar seperti era Majapahit yang dulu menjadi pusat peradaban. Sekarang waktunya diterjemahkan menjadi keunggulan global yang relevan dengan tantangan dunia,” ujarnya.

Sorotan terhadap krisis air juga datang dari Dr Engin Koncagul dari UNESCO Regional Office Jakarta. Ia menilai pengelolaan air dunia hingga kini masih menghadapi ketimpangan besar, terutama dalam aspek keterlibatan perempuan pada level pengambilan keputusan.

“Setengah populasi dunia adalah perempuan, sekitar empat miliar orang. Namun dalam pengelolaan sumber daya air dan pengambilan keputusan tingkat tinggi, masih terjadi kesenjangan gender yang besar,” kata Engin Koncagul.

Menurut dia, ketimpangan tersebut membuat persoalan air bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga menyangkut keadilan sosial dan akses terhadap sumber daya dasar kehidupan.

Ia juga mengapresiasi langkah UB yang menjadi perguruan tinggi pertama di Indonesia menerjemahkan laporan air dunia UNESCO ke dalam bahasa Indonesia. “University of Brawijaya took the lead in translating this global report into bahasa,” ujarnya.

Di tengah meningkatnya ancaman perubahan iklim, krisis air bersih, dan kerusakan kawasan resapan, forum internasional itu menunjukkan mulai bergesernya peran perguruan tinggi dari sekadar pusat pendidikan menjadi aktor yang ikut membentuk arah kebijakan dan kesadaran publik terkait keberlanjutan lingkungan.