Sopir Logistik Ancam Demo Besar, Ketua DPRD Jatim: Mohon Pahami, Ini Persoalan Global

JATIMTIMES – Sektor distribusi logistik di Jawa Timur (Jatim) berada di ambang kelumpuhan. Para sopir logistik mengancam akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran pada 29-30 April 2026.

Langkah ini diambil sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pembatasan pembelian BBM subsidi yang dinilai sangat menghambat operasional angkutan barang jarak jauh.

Baca Juga : UIN Malang Gandeng Resalat Al-Salam Mesir Bangun Gedung Tahfidz di Kampus 3

Ketegangan ini dipicu oleh terbitnya beleid Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang berlaku efektif per 1 April 2026. Aturan tersebut mewajibkan PT Pertamina (Persero) mengendalikan penyaluran jenis BBM tertentu (JBT) Solar dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP) Pertalite.

Dalam praktiknya, kendaraan roda empat hanya diperbolehkan mengisi maksimal 50 liter per hari. Sementara untuk kendaraan angkutan barang roda enam atau lebih, jatah Solar dibatasi maksimal 200 liter per hari.

Angka ini dikeluhkan para sopir tidak mencukupi untuk rute panjang seperti Jawa–Kalimantan, ditambah lagi dengan sulitnya akses Solar di SPBU serta kendala sistem QR Code.

Menanggapi tensi yang memanas, Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf mengaku menghormati aspirasi para sopir. Namun ia meminta masyarakat melihat gambaran besar di balik kebijakan tersebut.

“Saya menghormati  aspirasinya para sopir. Tetapi kan kita juga melihat situasi geopolitik yang tidak menentu ini pemerintah sedemikian rupa mencarikan solusi, supaya semuanya bisa terwadahi walaupun tidak bisa maksimal,” ujar Musyafak di Gedung DPRD Jatim, Senin (27/4/2026).

Musyafak menjelaskan bahwa langkah pembatasan ini merupakan respons wajib atas lonjakan harga minyak dunia. Menurut dia, tanpa sistem kuota, risiko kelangkaan stok di SPBU akan jauh lebih membahayakan bagi stabilitas ekonomi masyarakat luas.

“Misalkan dibatasi dengan maksimal 50 liter dan sebagainya, itu  supaya masyarakat bisa mendapatkan secara merata. Kalau di-loose (tanpa batas), mesti nanti akan ada yang tidak mendapatkan (BBM),” jelasnya.

Baca Juga : Hasil Olah TKP Kecelakaan Mobil SPPG di Malang: Oleng usai Isi BBM, Dipicu Kaki-Kaki Kendaraan Rusak

Ia menambahkan, pembatasan ini juga berfungsi menekan antrean panjang di SPBU yang sering terjadi akibat stok habis dalam waktu singkat. Dengan kuota yang terukur, suplai diharapkan tersedia lebih konsisten di setiap wilayah.

Terkait ancaman aksi massa, pimpinan dewan ini menegaskan bahwa kebijakan BBM subsidi saat ini sangat bergantung pada dinamika internasional yang berada di luar kendali otoritas daerah.

“Karena kuota itu sudah ditentukan, misalkan wilayah ini sekian. Kalau itu di-loose, ya nanti akan ada yang tidak mendapatkan. Nah itu mohon untuk dipahami, karena ini bukan persoalan lokal tetapi persoalan nasional, internasional, geopolitik yang terjadi,” pungkas politisi PKB tersebut.

DPRD Jatim berkomitmen untuk terus memonitor dampak pembatasan ini di lapangan guna mencari langkah solutif bagi sektor logistik, sembari tetap menjaga keseimbangan pasokan energi nasional di tengah ketidakpastian global.