Terima Keluhan Soal Jalan Pandugo, Lilik DPRD Jatim Minta Warga Solid Suarakan Aspirasi

JATIMTIMES – Rencana pembukaan portal jalan buntu di kawasan RT 04 RW 06 Penjaringansari sebagai solusi mengurai kemacetan di Jalan Raya Pandugo memicu polemik tajam di tingkat warga. Persoalan ini kembali sampai ke meja parlemen.

Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim), Lilik Hendarwati, meminta masyarakat untuk lebih solid dalam menyuarakan aspirasi agar dewan dapat mengambil sikap tegas dalam memperjuangkan kepentingan mereka di parlemen.

Baca Juga : Relokasi Dikebut, Jalan Kembar Pasar Gadang Siap Dikerjakan Mei 2026

Hal ini disampaikan Lilik setelah menerima perwakilan warga yang mengeluhkan rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membuka jalur di pemukiman mereka, yang disinyalir masih berdiri di atas lahan aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.

“Saya melihat di situ (masyarakat) tidak solid. Masyarakat itu tidak jelas. Maksudnya ada yang oke, ada yang tidak oke. Kalau masyarakat tidak solid, itu kan tidak bisa dikatakan bahwa masyarakat punya keinginan seperti ini,” ujar Lilik Hendarwati di Gedung DPRD Jatim, Senin (27/4/2026).

Warga yang mendatangi gedung dewan mengutarakan kekhawatiran bahwa pembukaan jalan tersebut akan mengganggu keamanan dan kenyamanan lingkungan. Mereka takut jika jalur tersebut nantinya dialihkan menjadi akses publik, kendaraan besar seperti truk akan melintas dan membahayakan struktur bangunan rumah warga yang mayoritas sudah berusia tua.

Lilik menegaskan akan segera menindaklanjuti keluhan ini dengan melakukan klarifikasi kepada pihak kelurahan dan kecamatan setempat guna mengetahui urgensi pembukaan portal jalan tersebut.

“Mereka khawatir nanti akan digunakan untuk lewat truk, kendaraan-kendaraan besar yang tentu akan mengganggu perumahan. Karena rumah-rumah di situ sudah cukup tua, khawatir ambrol atau bagaimana. Jalannya juga rusak,” tambah Ketua Fraksi PKS tersebut.

Persoalan ini sebelumnya pernah dibahas warga bersama stakeholder terkait dalam rapat di Komisi A DPRD Jatim. Kini, Lilik akan melakukan tindak lanjut dengan mengonfirmasi sejumlah pihak terkait.

Berdasarkan konfirmasi awal dengan Kepala BPKAD Jatim, diketahui bahwa lahan di kawasan Pandugo tersebut memang sedang dalam proses administrasi antara pihak Pemprov dan Pemkot. Namun, Lilik menuntut transparansi lebih lanjut mengenai bentuk administrasi yang dimaksud, apakah murni transisi kepemilikan atau izin pemanfaatan jalan sementara.

Baca Juga : Ribuan Driver Online Surabaya-Sidoarjo Gelar Aksi Besok, Ini Rute yang Diprediksi Macet 

Konteks pembukaan jalan ini sebenarnya berkaitan erat dengan desakan publik untuk menuntaskan masalah di Jalan Raya Pandugo yang dijuluki sebagai "jalan maut". Penyempitan jalan di area tersebut telah menyebabkan serangkaian kecelakaan fatal, sehingga Pemkot Surabaya berupaya mencari jalur alternatif untuk memecah kepadatan.

Namun, Lilik mengingatkan bahwa percepatan infrastruktur untuk keselamatan publik tidak boleh mengabaikan hak-hak warga pemukiman yang sudah bertahun-tahun tinggal di sana. 

Sebagai langkah konkret, Lilik akan segera memanggil pihak Lurah dan Camat untuk mendengarkan alasan teknis di balik rencana pembukaan portal buntu tersebut. Ia berharap ada solusi yang adil, di mana keselamatan pengguna jalan umum terjamin tanpa harus mengorbankan keamanan hunian warga Penjaringansari.

Menutup pernyataannya, Lilik menekankan bahwa friksi di tengah masyarakat menjadi kendala bagi dewan dalam menentukan arah dukungan.

“Masyarakat itu kan macam-macam, mungkin ya ada perbedaan, semuanya kan selalu ada kepentingan. Makanya, kalau masyarakatnya saja tidak solid, tentu akan sulit bagi kami di dewan untuk menentukan kepentingan mana yang benar-benar harus disuarakan,” pungkasnya.