Warga Sekitar RSUD dr Iskak Tulungagung Protes IPAL, Begini Ceritanya

JATIMTIMES - Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) milik RSUD dr. Iskak Tulungagung disoal warga sekitar. Salah seorang warga, Hadi Purnomo menyampaikan, limbah medis yang tata kelolanya harus memenuhi syarat yang tak mudah, justru diduga secara sengaja dibuat tanpa koordinasi dengan warga sekitar. "IPAL Dibangun menempel di rumah saya," kata Hadi, Minggu (26/4/2026). 

Lanjut Hadi, fasilitas yang seharusnya menjadi benteng pengendali limbah medis itu justru menjadi masalah baru.  Untuk itu, ia mengaku resah dan protes untuk menyiapkan proses hukum jika tidak disikapi. 

Baca Juga : 1 Mei 2026 Libur atau Tidak? Ini Penjelasannya

Lokasi menunjukkan bangunan IPAL berdiri persis di batas pagar Perumahan Sobontoro Indah RT 02 RW 05. Tembok fasilitas itu nyaris menyatu dengan rumah warga. Tidak ada ruang terbuka, tidak ada zona penyangga, dan tidak terlihat batas sempadan sebagaimana lazimnya bangunan yang berpotensi menimbulkan gangguan lingkungan. "Tembok saya sampai miring," ujarnya. 

Padahal, Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012 tentang RTRW pada Pasal 60 ayat (1) menegaskan bangunan fungsi khusus atau yang berdampak penting wajib memiliki jarak bebas samping dan belakang minimal 4 meter. Bahkan Pasal 60 ayat (4) mewajibkan adanya zona penyangga untuk bangunan yang menimbulkan gangguan. 

Jika merujuk ketentuan tersebut, maka posisi bangunan IPAL yang berdiri nol meter dari rumah warga patut dipertanyakan legalitas maupun proses perizinannya.

Hadi Purnomo, warga perumahan Sobontoro Warga yang rumahnya berbatasan langsung dengan bangunan itu mengaku mulai merasakan dampak. Bau limbah disebut sering tercium terutama pada malam hari. “Anak saya sering batuk-batuk. Kalau malam baunya masuk sampai ke rumah,” ujar Hadi Purnomo. 

Ia sudah berupaya menempuh jalur baik-baik dengan mengirim surat kepada Bupati Tulungagung tertanggal 10 April 2026. 

Namun hingga dua pekan berlalu, ia mengaku tak menerima respons maupun kepastian tindak lanjut. Karena merasa diabaikan, pada 24 April 2026 ia melayangkan somasi pertama kepada manajemen RSUD dr. Iskak.

Baca Juga : Sinopsis ‘If Wishes Could Kill’, Drama Korea Horor Netflix tentang Aplikasi Pembawa Kutukan

Isi somasi tersebut tegas. Warga menuntut penghentian operasional IPAL yang dianggap melanggar sempadan, pembongkaran atau relokasi bangunan minimal empat meter dari batas tanah warga disertai zona penyangga, serta ganti rugi materiil dan immateriil atas kerugian yang dialami selama ini. Jika dalam waktu dekat tidak ada itikad baik, warga mengancam membawa persoalan ini ke ranah perdata, pidana lingkungan, hingga pengaduan resmi ke Dinas Lingkungan Hidup.

Tak hanya soal tata ruang, dugaan pelanggaran juga menyentuh aspek lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menegaskan setiap izin lingkungan wajib mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta dampak bagi masyarakat sekitar. Permenkes Nomor 7 Tahun 2019 juga mengatur IPAL rumah sakit tidak boleh menimbulkan gangguan kesehatan bagi warga.

Di lapangan, keluhan warga tak berhenti pada bau tak sedap. Mereka mengaku khawatir terhadap aerosol limbah medis, penurunan kualitas udara, potensi pencemaran air tanah, hingga dampak psikologis akibat tinggal berdampingan dengan fasilitas limbah rumah sakit.

Sejumlah warga bahkan menilai nilai properti mereka ikut tergerus akibat keberadaan bangunan tersebut. Hingga berita ini diturunkan, manajemen RSUD dr. Iskak belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi melalui bagian humas juga belum memperoleh jawaban.