Megawati Instruksikan Kadernya Tak Ikuti Retreat di Magelang, Bupati Sanusi Tetap Berangkat

JATIMTIMES - Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah meminta kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan menuju Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah untuk mengikuti retreat atau pembekalan khusus dari Presiden RI Prabowo Subianto mulai tanggal 21 sampai 28 Februari 2025. 

Instruksi tersebut tertuang dalam surat dengan nomor: 7294/IN/DPP/II/2025 tertanggal 20 Februari 2025 atau sesaat Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tangan terborgol dan mengenakan rompi oranye atas dugaan tindak pidana korupsi. 

Baca Juga : Megawati Instruksikan Kepala Daerah PDIP Tunda Retreat ke Magelang Usai Hasto Ditahan

Di dalam surat tersebut, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan diinstruksikan untuk menunda perjalanan dalam rangka mengikuti retreat di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah yang berlangsung mulai tangg 21 sampai 28 Februari 2025. 

"Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," ujar Megawati dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/2/2025). 

Selain itu, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI Perjuanga  yang dijadwalkan mengikuti kegiatan retreat di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah untuk tetap bersiaga dalam komunikasi aktif. "Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call," tutur Megawati. 

Setidaknya terdapat 20 kepala daerah dari PDI Perjuangan yang dijadwalkan mengikuti retreat di Akademi Militer, Jawa Tengah mulai tanggal 21 sampai 28 Februari 2025. Di antaranya Gubernur Jakarta Pramono Anung; Gubernur Bali I Wayan Koster; Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi; Wali Kota Bekasi Tri Adhianto; Wali Kota Manado Andrei Angouw; Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng; Wali Kota Tomohon: Caroll Senduk; Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang;Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu; Bupati Banyumas Sadewo Tri Latinono; Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandi; Bupati Temanggung Agus Setyawan; Bupati Wakatobi Haliana; Bupati Limapuluh Kota:Safni Barito; Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus; Bupati Karanganyar Rober Chirstanto; Bupati Cirebon Imron; Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani; Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana dan Bupati Malanv HM. Sanusi. 

Sementara itu, ketika JatimTIMES mencoba menginformasi kepada Bupati Malang HM. Sanusi melalui sambungan telepon dan pesan singkat WhatsApp tidak ada jawaban. Kemudian pewarta mencoba mencari konfirmasi ke Wakil Bupati Malang Lathifah Shohib melalui sambungan telepon juga tidak ada jawaban. 

Tidak berhenti di situ, pewarta juga mencoba melakukan upaya konfirmasi ke Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang Darmadi, keduanya sama-sama tidak memberikan respons. Baik melalui pesan singkat WhatsApp maupun telepon. 

Namun, akhirnya perwakilan tim pemenangan sekaligus juru bicara Sanusi yakni Ahmad Kusaeri memberikan tanggapan perihal instruksi dari Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang menginstruksikan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan menunda perjalanan menuju Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah untuk mengikuti kegiatan retreat setelah dilantik Kamis (20/2/2025) di Istana Kepresidenan Jakarta. 

"Terkait kegiatan (retreat), Abah (Sanusi) akan tetap berangkat ke Magelang," ungkap Kusaeri kepada JatimTIMES.com, Jumat (21/2/2025). 

Artinya, Sanusi akan menjalani pembekalan khusus atau retreat oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan 40 pemateri lainnya selama tujuh hari. Yakni dimulai tanggal 21 hingga 28 Februari 2025. Kusaeri menegaskan, bahwa keputusan Sanusi untuk tetap berangkat ke Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah bukan sikap pembangkangan terhadap instruksi Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. 

Baca Juga : Pesan Khusus Prabowo untuk Mas Ibin: Wujudkan Kerja Nyata di Kota Blitar

"Keberangkatan beliau tidak bisa diartikan membangkang keinginan partai. Tetapi untuk menghormati pemerintah, terlebih Presiden Prabowo karena sudah direncanakan dan dipersiapkan dengan seksama jauh sebelum terbitnya surat dari PDI-Perjuangan," tegas Kusaeri. 

Pihaknya menjelaskan, bahwa instruksi dari Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah setelah Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK atas dugaan tindak pidana korupsi merupakan sikap yang manusiawi. 

"Instruksi Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDI-Perjuangan sebagai sikap dari ditangkapnya Sekjend partai oleh KPK adalah hal yang manusiawi dan hal itu menurut kami adalah suatu sikap yang normal walau akan banyak masalah yang akan timbul, baik problem sederhana maupun yang paling pelik dan sulit. Kami menghormati hal itu," jelas Kusaeri. 

Menurutnya, kondisi Sanusi dan Lathifah Shohib berbeda dengan kepala daerah dan wakil kepala daerah lainnya di Indonesia. Kusaeri mengatakan, bahwa pasangan Sanusi-Lathifah Shohib diusung oleh berbagai partai politik. 

"Pasangan Sanusi - Latifah memang diusung dan mendapat rekomendasi dari PDI-Perjuangan, tetapi bukan merupakan pasangan yang diusung hanya oleh satu parpol. Disamping dapat rekomendasi dari PDI-Perjuangan, paslon ini juga (mendapat rekomendasi) dari PKB, Nasdem, dan Gerindra, serta parpol non parlemen lainnya, termasuk PSI," beber Kusaeri. 

Lebih lanjut, disinggung mengenai sanksi yang nantinya kemungkinan akan diberikan oleh DPP PDI Perjuangan, Kusaeri menegaskan bahwa tidak perlu berandai-andai. "Kita ndak usah berandai-andai. Karena di dalam surat atau intruksi tersebut tidak ditulis adanya sanksi," pungkas Kusaeri.