Pakar Sebut Kebijakan Efisiensi Anggaran 'Pukul Rata' Berpotensi Ganggu Public Service

JATIMTIMES - Program efisensi anggaran pemerintahan Prabowo untuk mendukung program prioritas "Makan Bergizi Gratis" (MBG), sampai saat ini masih terus menuai pro dan kontra. Salah satu hal yang menjadi perdebatan adalah efektivitas pemangkasan anggaran dalam mengatasi pemborosan APBN dan APBD.

Banyak pihak menganggap bahwa kebijakan ini belum tentu mampu mencapai tujuan efisiensi yang diinginkan, terutama jika diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan kondisi masing-masing sektor. Terkait hal ini, Pakar kebijakan publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Andy Fefta Wijaya turut memberikan sorotan. 

Baca Juga : Membangun Kota Antikorupsi, KPK Dorong Blitar Perkuat Integritas Birokrasi

Ditegaskan Andy bahwa efisiensi anggaran memang diperlukan, namun harus dilakukan dengan cermat dan tidak dipukul rata. Ia menyoroti pentingnya selektivitas dalam pemotongan anggaran. Mengingat beberapa kementerian atau lembaga yang sudah menerapkan efisiensi anggaran sejak lama mungkin akan terkena dampaknya, meski mereka membutuhkan dana lebih besar untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

“Efisiensi anggaran itu perlu, terutama pada pos-pos yang memang masih bisa diefisiensikan. Namun, jika diterapkan secara dipukul rata menyeluruh, seperti memotong 50 persen anggaran di semua kementerian, hasilnya tidak akan optimal,” ujar Prof. Andy.

Efek negatif lain yang dikhawatirkan adalah terganggunya pelayanan publik, terutama di sektor-sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Jika anggaran untuk sektor-sektor ini dipangkas, dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, Prof. Andy juga menyoroti potensi dampak buruk terhadap perekonomian nasional. 

"Kalau ini dipukul rata, saya khawatir ada fungsi-fungsi public service yang tidak tersampaikan atau tidak bisa optimal," katanya.

Belanja negara yang merupakan salah satu pendorong utama ekonomi Indonesia, bisa terhambat jika pemangkasan anggaran dilakukan secara berlebihan. Apalagi, dengan pertumbuhan ekonomi yang saat ini masih berada di kisaran 5 persen. Indonesia membutuhkan akselerasi agar dapat mencapai target Indonesia Emas 2045 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

“Public funding itu kan masih menjadi penggerak ekonomi kita. Sehingga, nantinya dilihat dampaknya. 
Jika pemangkasan anggaran ini berdampak pada stagnasi atau penurunan pertumbuhan ekonomi, maka kebijakan ini harus dievaluasi," katanya.

Baca Juga : RKPD Kabupaten Blitar 2026: Pemerintah Serap Aspirasi Lewat Konsultasi Publik

Meski begitu, pengalihan sebagian anggaran ke program MBG yang difokuskan pada pemberian makanan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah dan kelompok rentan, tetap dianggap sebagai langkah yang berpotensi memberikan manfaat sosial. Akan tetapi, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi masih perlu dilihat lebih lanjut.

"Efisiensi boleh tapi ada cara pendekatannya yang berbeda,” tambahnya.

Seperti diketahui, bahwa kebijakan efisiensi ini tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan No. S-37/MK.02/2025. Kebijakan ini bertujuan untuk memangkas pengeluaran negara yang tidak esensial, dengan fokus pada sektor yang lebih berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dan kelompok rentan.