Tondo Adi Tjokro: Bupati Kediri di Masa Krisis

JATIMTIMES- Situs Setono Gedong, yang terletak di jantung Kota Kediri, bukan sekadar tempat bersejarah. Situs ini menyimpan cerita para tokoh besar, termasuk wali, ulama, dan pejabat tinggi dari masa kerajaan hingga era kolonial. 

Salah satu tokoh penting yang dimakamkan di sini adalah Raden Mas Tumenggung Panji Tondo Adi Tjokro, Bupati Kediri yang menjabat dari tahun 1901 hingga 1914. Kepemimpinannya menjadi saksi hidup dari letusan Gunung Kelud hingga wabah pes yang melanda Kediri.

Baca Juga : Sopir Truk Demo Pembatasan Jalan, Halaman Pemkab Jember Mirip Terminal Angkutan Barang

Namun, cerita tentang Tondo Adi Tjokro seringkali terlupakan, tenggelam oleh nama-nama besar seperti Syech Samsudin al-Wasil atau Susuhunan Amangkurat III yang juga dimakamkan di situs ini. Sebuah narasi yang menanti untuk dihidupkan kembali.

Sebuah Era yang Bergejolak

Raden Mas Tumenggung Panji Tondo Adi Tjokro lahir dari keluarga ningrat Kediri. Sebagai putra dari Bupati Kediri sebelumnya, RMT Panji Djojo Koesoemo, ia telah memahami seluk-beluk pemerintahan sebelum menjabat sebagai bupati pada 2 Maret 1901. Namun, masa kepemimpinannya tidak berjalan mulus.

Dua bulan setelah ia dilantik, Gunung Kelud, yang menjadi simbol alam Kediri, meletus dahsyat. Letusan malam hari pada 22-23 Mei 1901 itu mengubur desa-desa di sekitarnya dengan material vulkanik, menghancurkan lahan pertanian, dan menewaskan ratusan jiwa. Tidak hanya menjadi bencana alam, peristiwa ini juga membawa dampak sosial dan ekonomi yang menghantam wilayah Kediri.

“Dalam situasi seperti ini, seorang pemimpin diuji. RMT Tondo Adi Tjokro adalah sosok yang berusaha bangkit bersama rakyatnya. Sayangnya, narasi tentang upayanya jarang dituturkan,” ungkap M. Yusuf Wibisono, juru kunci Situs Setono Gedong, Senin (3/2/2025). 

Perubahan Struktur Pemerintahan

Tahun-tahun awal kepemimpinan Tondo Adi Tjokro juga menandai perubahan besar dalam administrasi Hindia Belanda. Pada 1 April 1906, Kota Kediri resmi menjadi wilayah otonom berdasarkan Staatsblad van Nederlandsch-Indië No. 13. Pemisahan ini menjadi langkah awal modernisasi tata kota, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam pembagian wewenang antara kabupaten dan kota.

Sebagai bupati, Tondo Adi Tjokro diangkat menjadi anggota Dewan Kota (Gemeenteraad). Posisi ini menempatkannya di antara kebijakan pemerintah kolonial dan kebutuhan masyarakat lokal...

Baca Selengkapnya