Pandangan Pakar Terkait Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Rp 100 Trilun

JATIMTIMES - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan penambahan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Anggaran yang semula Rp 71 triliun, kini meningkat menjadi Rp 171 triliun, dengan tujuan memperluas cakupan penerima manfaat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. 

Penambahan anggaran ini diharapkan dapat mencakup hampir seluruh anak-anak Indonesia, ibu hamil, serta anak usia dini hingga anak sekolah.

Baca Juga : 376 Desa Sudah Miliki BUMDesa, DPMD Kabupaten Malang: Tersisa Dua Desa

Sri Mulyani menjelaskan bahwa dengan anggaran baru ini, program MBG akan melibatkan sekitar 90 juta penerima manfaat, termasuk 17,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita pada akhir 2025. Penambahan dana sebesar Rp 100 triliun ini bertujuan untuk memperluas jangkauan dan memastikan anak-anak di seluruh Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup demi menunjang kualitas pendidikan dan kesehatan mereka.

Meski program ini memiliki tujuan yang sangat positif, penambahan anggaran yang sangat besar ini menimbulkan beragam pendapat. Dr. Dwi Ekasari Harmadji, Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wisnuwardhana Malang (Unidha), menilai bahwa dana sebesar itu berpotensi menimbulkan polemik. Dalam pandangannya, anggaran yang terlampau besar ini dapat menimbulkan dampak ekonomi yang cukup signifikan, terutama terkait dengan pajak dan inflasi.

"Dengan adanya peningkatan anggaran untuk MBG, tentu  pajak terimbas. Jika pajak naik, kita perlu fokus pada sektor-sektor tertentu, seperti sektor pertambangan yang mengeruk kekayaan alam Indonesia. Ataupun bisa berfokus pada kalangan menengah keatas dengan prioritas lebih tinggi pajaknya," ujar Dr. Dwi saat ditemui di kampus.

Meski anggaran MBG ditambah, namun, bukan berarti pemerintah pusat tak akan membebani pemerintah daerah (Pemda). Tentunya, Pemda yang memiliki kapasitas APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) terbatas juga berpotensi merasa terbebani.

Menurut Dr. Dwi, Pemda dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah) kecil juga akan kesulitan untuk mendukung program ini, kecuali jika ada subsidi silang dari pihak terkait. Sebaliknya, daerah dengan APBD yang kuat mungkin lebih mudah menanggung beban tersebut.

Menurut pakar, meskipun program MBG ini bermanfaat untuk masyarakat, terutama dalam menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas, anggaran yang sangat besar perlu dipertimbangkan dengan matang...

Baca Selengkapnya