Eksploitasi Tambang di Blitar Kian Meresahkan, PMII Desak Aparat Bertindak Tegas

JATIMTIMES – Aktivitas tambang pasir dan batu (sirtu) di Kabupaten Blitar semakin menjadi sorotan. Pasalnya, banyak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan mulai dari tanah longsor, rusaknya lahan pertanian, hingga kecelakaan fatal di lokasi pertambangan,

Dampak negatif ini mendorong Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Blitar turun tangan. Dalam forum diskusi bertajuk Forum Reboan, Rabu (29/1/2025) malam, organisasi mahasiswa ini mendesak aparat penegak hukum (APH) bertindak tegas terhadap praktik pertambangan yang menyalahi aturan.

Baca Juga : Update Longsor di Pujon: Evakuasi Gunakan Alat Berat, Akses Malang-Kediri Ditutup Sementara

Ketua PC PMII Blitar, Muhammad Thoha Ma’ruf, menegaskan bahwa pengawasan terhadap eksploitasi tambang di Blitar masih lemah. Menurutnya, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali justru membawa lebih banyak dampak negatif ketimbang manfaat bagi masyarakat setempat.

“Blitar ini dilewati sungai-sungai yang menjadi jalur aliran lahar Gunung Kelud, seperti Kali Putih dan Kali Bladak. Jika eksploitasi tambang tidak diawasi dengan ketat, yang terjadi adalah kerusakan lingkungan yang tak bisa dipulihkan dalam waktu singkat,” ujar Thoha.

Dalam diskusi yang dihadiri puluhan kader PMII dari berbagai kampus di Blitar Raya itu, Thoha menunjukkan sejumlah dokumentasi kerusakan akibat eksploitasi tambang. Ia menyebut, selain menyebabkan erosi dan merusak jalan, aktivitas tambang juga memicu polusi udara yang berdampak langsung pada kesehatan warga.

Lebih dari itu, Thoha menyinggung insiden fatal di area pertambangan yang merenggut nyawa pekerja. Menurutnya, kejadian tersebut menjadi alarm serius bahwa pengawasan pertambangan di Blitar masih jauh dari kata ideal.

“Sudah ada korban jiwa akibat kelalaian ini. Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin kejadian serupa akan terulang. Maka dari itu, kami mendesak APH untuk benar-benar menjalankan tugasnya secara maksimal,” katanya.

PMII Blitar meminta aparat kepolisian serta instansi terkait melakukan patroli dan inspeksi berkala di kawasan wilayah lahar (KWL). Selain itu, tindakan tegas terhadap aktivitas tambang ilegal juga menjadi tuntutan utama.

“Jika tambang yang menyalahi aturan tetap dibiarkan beroperasi, itu artinya APH gagal dalam menjalankan tugasnya. Kalau memang tak mampu menindak, lebih baik mundur dari jabatannya,” tegas Thoha...

Baca Selengkapnya