Tingkatkan Kompetensi, BKD Jatim Tekankan Pentingnya Tugas Belajar PNS

JATIMTIMES - Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur (BKD Jatim) menekankan pentingnya tugas belajar yang ditujukan bagi aparatur sipil negara (ASN), khususnya pegawai negeri sipil (PNS) yang mendapatkan penugasan menjalani pendidikan formal lanjutan. Demikian disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Kepala BKD Jatim Hasyim Asyhari.

Ia menekankan betapa pentingnya tugas belajar sebagai penugasan formal bagi PNS untuk mengikuti pendidikan formal yang mendukung pengembangan kompetensi mereka. "Tugas belajar adalah penugasan bagi ASN yang terpilih untuk mengikuti pendidikan formal," jelasnya melalui keterangan resmi, Kamis (23/1/2025).

Baca Juga : Pemeliharaan Stadion Kanjuruhan Butuh Anggaran Sekitar Rp 1 Miliar Per Tahun

"Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kompetensi, menjawab tantangan organisasi, dan memberikan kontribusi yang nyata kepada lembaga," sambung Hasyim Asyhari.

Terkait hal ini, BKD Jatim telah menggelar sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Timur Nomor 42 Tahun 2024 tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil (PNS) di aula 1, lantai 5, Kantor BKD Provinsi Jawa Timur Jalan Jemur Andayani, Surabaya, Rabu (22/1/2025).

Kegiatan yang dihadiri para pejabat dan ASN dari berbagai instansi perangkat daerah di Pemprov Jatim ini menghadirkan tiga pembicara utama. Yaitu Anie Susi Lestari selaku kepala bidang pengembangan ASN, Ika Puji Lestari sebagai analis SDM aparatur ahli muda, dan Ahmad Haris, pranata komputer ahli madya.

Adapun isi pergub yang disosialisasikan ialah Pergub No. 42 Tahun 2024. Disebutkan bahwa tugas belajar bertujuan untuk, pertama, mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dengan persyaratan jabatan. Kedua, memenuhi kebutuhan tenaga dengan keahlian atau kompetensi tertentu. Ketiga, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional PNS sebagai bagian dari pengembangan karir.

Sedangkan berdasarkan Bab I Pasal 1 Ayat 6, dijelaskan bahwa tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan kepada PNS untuk pendidikan formal sesuai kebutuhan instansi.

Hasyim menerangkan, bahwa Jawa Timur menghadapi tantangan berupa adanya generasi yang hilang (lost generation) akibat rekrutmen ASN yang terhenti antara 2009 hingga 2011. "Supaya tidak terjadi gap kompetensi, tugas belajar harus diprioritaskan. ASN didorong untuk mempercepat kualifikasi pendidikan dan kompetensi," terangnya...

Baca Selengkapnya