Temuan HGB 656 Hektare di Laut Sidoarjo, DPRD segera Panggil Pemprov dan BPN Jatim
Reporter
Muhammad Choirul Anwar
Editor
Sri Kurnia Mahiruni
21 - Jan - 2025, 06:38
JATIMTIMES - Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono buka suara perihal keberadaan hak guna bangunan (HGB) seluas 656 hektare di perairan atau laut wilayah Kabupaten Sidoarjo. Ia mengecam adanya HGB di atas laut tersebut, karena jelas melanggar aturan tata ruang dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurut Deni, di atas laut mana pun, pihaknya melihat hal ini sebagai pelanggaran serius. "Putusan MK 85/PUU-XI/2013 jelas-jelas melarang pemanfaatan ruang untuk HGB di atas perairan," ungkap politisi PDIP itu, Selasa (21/1/2025).
Baca Juga : Dorong Pendapatan Pajak Hingga Pariwisata Daerah, Dua Pemda Ini Dihadiahi CSR Bank Jatim
Karena itu, pihaknya segera melakukan tindakan sesuai kewenangan. "Kami segera memanggil Pemprov Jatim dan BPN Jatim untuk minta penjelasan,” tegas Deni.
Keberadaan HGB ini langsung memicu kontroversi karena mencederai prinsip perlindungan lingkungan dan tata kelola ruang. Terlebih, sebelumnya kasus serupa juga ramai terkait pagar laut di Tangerang.
“Kami juga mempertanyakan apakah dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) sudah diterbitkan. Jika tidak ada, berarti ini pelanggaran yang tidak bisa dibiarkan,” tambahnya.
Deni memaparkan putusan MK 85/PUU-XI/2013 menegaskan bahwa perairan laut tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan komersial berbasis HGB karena melanggar hak lingkungan hidup. Menurut Deni, kawasan hutan mangrove yang kemungkinan terdampak juga berpotensi kehilangan fungsinya sebagai penjaga ekosistem laut dan mitigasi perubahan iklim.
“Kami di DPRD Jatim tidak akan tinggal diam. Jika ditemukan pelanggaran, kami akan minta Pemprov dan BPN untuk membatalkan status HGB tersebut dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat,” tandasnya.
Baca Juga : Minta Pertamina Beli Minyak Jelantah Bekas dari Masyarakat, Amin AK : Untuk Energi Terbarukan
Dia menegaskan bahwa tata kelola ruang di Jati. tidak bisa disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu, apalagi dengan mengorbankan lingkungan hidup...
