Bawaslu Kota Blitar Dapat Teguran Hakim MK, Pernah Dilaporkan ke DKPP

JATIMTIMES– Teguran keras dari Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Blitar, Roma Hudi Fitrianto, menjadi sorotan publik. Namun, ini bukan kali pertama kinerja Bawaslu Kota Blitar disorot. Sebelumnya, lembaga ini juga pernah dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan kurangnya profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugasnya.

Advokat Kota Blitar, Haryono, menjadi pihak yang melaporkan tiga komisioner Bawaslu Kota Blitar ke DKPP pada November 2024. Ia menuding mereka gagal menjalankan fungsi pengawasan secara tegas. “Bawaslu sangat tidak profesional dalam menangani laporan dugaan pelanggaran pemilu. Penghentian laporan dilakukan tanpa alasan yang jelas,” kata Haryono saat diwawancarai pada 4 November 2024.

Baca Juga : Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2 Resmi Ditutup, ini Tahapan Selanjutnya

Haryono menjelaskan bahwa laporan terkait dugaan pelanggaran pemilihan oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Blitar telah diserahkan ke Bawaslu pada 16 Oktober 2024. Namun, penanganannya justru berakhir tanpa kejelasan. "Kami tidak diberi penjelasan rinci mengapa laporan itu dihentikan. Hal ini mencederai prinsip transparansi," tambahnya.

Rekam jejak ini memperburuk posisi Roma di tengah kontroversi terkini di sidang sengketa Pilkada Blitar di MK. Dalam sidang dengan perkara nomor 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025, Roma mendapatkan teguran langsung dari Wakil Ketua MK Saldi Isra karena dinilai tidak kooperatif dan cenderung mengada-ada dalam memberikan kesaksian.

Sidang yang digelar pada Jumat, 17 Januari 2025, di Ruang Sidang Panel 2 MK Jakarta, memperdebatkan rekomendasi Bawaslu Kota Blitar terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa TPS. Saldi Isra secara khusus menyoroti dasar hukum dan alasan di balik keputusan tersebut. “Apa alasan Anda merekomendasikan PSU?” tanya Saldi.

Roma memberikan jawaban normatif, menyebut adanya permasalahan di TPS. Namun, ketika diminta membacakan alasan resmi yang tercantum dalam dokumen, ia terlihat bingung. “Coba sebutkan dua TPS saja dari 13 TPS itu. Bacakan alasan konkretnya,” tegas Saldi.

Alih-alih menjawab, Roma justru terlihat mengarang jawaban, membuat majelis hakim semakin kesal...

Baca Selengkapnya